Kumpulkan Menteri hingga Kepala Daerah, Tito Ingin Samakan Visi Jokowi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sambutan dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi pemerintah pusat dan forum komunikasi pemimpin daerah (Forkompida) di Indonesia di SICC, Sentul, Bogor, Rabu (13/11).

Tak hanya kepala daerah, Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin, hingga menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Salah satu agenda yang akan dibahas antara pemerintah pusat dengan Forkompida kali ini adalah persoalan APBD.

"Maka dalam kesempatan ini, atas perintah bapak presiden, maka Kemendagri yang memiliki tugas pokok di antaranya adalah pembina, pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, sekaligus pengawasan daerah, meminta izin untuk bapak/ibu sekalian untuk duduk bersama, mengundang kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota sekaligus ketua DPRD tingkat 1 dan 2 karena pembahasan APBD sangat terkait kepala daerah dengan DPRD," ujar Tito.

Tito mengatakan, setiap daerah memiliki peran penting untuk mewujudkan visi dan misi Jokowi. Untuk mewujudkannya, Tito menilai perlu ada sinergi antara pusat dan daerah untuk menyamakan langkah ke depan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sambutan dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Namun ada satu pihak yang punya peran yang sangat penting sekali dan sangat berpengaruh untuk keberhasilan visi misi bapak presiden selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan, yaitu pemerintah daerah," tuturnya.

"Hampir semua persoalan, menyangkut daerah, apalagi daerah otonomi daerah, yang berikan keleluasaan pada pimpinan daerah untuk mengembangkan inovasi dan membuat program kerja masing-masing," lanjutnya.

Dalam forum ini, Tito juga menyampaikan, kepala daerah dikumpulkan agar memahami betul apa rencana pusat. Sehingga, dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun program kerja dan anggaran APBD.

"Namun sebagai satu sistem kenegaraan dan pemerintahan maka daerah harus akomodir rencana besar dari pemerintah pusat yang dipimpin bapak presiden. Untuk itulah dalam program kerja dan anggaran yang saat ini sedang berlangsung di daerah ada yang sudah ketok ada yang masih dibahas," kata dia.

Tito menuturkan, melalui forum ini, menteri dan lembaga pusat sebagai penerjemah visi misi Jokowi, dapat menyampaikan ke seluruh kepala daerah. Dengan begitu, keberlangsungan visi misi presiden dapat betul-betul terjadi di seluruh lapisan pemerintah mulai dari daerah hingga pusat.

"Maka tentu diharapkan visi misi bapak presiden ini dan yang sudah diterjemahkan oleh menteri dan pimpinan lembaga ini dapat disampaikan ke pemerintah daerah. Sehingga bisa masuk proker dan anggaran," ujarnya.