Kunjungi AS, Delegasi RI Siap Bahas Isu Kekayaan Intelektual hingga Gandeng FBI

Delegasi Indonesia dari DJKI Kemenkumham bersama Bareskrim Polri mengunjungi Kantor KBRI Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (2/11). Foto: DJKI Kemenkumham

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham bersama Bareskrim Polri mengunjungi Kantor KBRI Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada 2 November 2021 waktu setempat.

Pertemuan ini merupakan bentuk koordinasi awal terkait serangkaian kegiatan delegasi Indonesia di AS guna membahas isu kekayaan intelektual, mulai dari implementasi regulasi hingga penegakan hukumnya.

Dalam kunjungannya, delegasi Indonesia yang dipimpin Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Kemenkumham, Anom Wibowo, diterima langsung oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Iwan Freddy Harri Santoso beserta jajarannya.

Anom menyampaikan pemerintah sangat serius dalam menangani isu kekayaan intelektual, khususnya terhadap penegakan hukumnya. Salah satunya membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) dari lima lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum.

“Yaitu, DJKI, Bareskrim Polri, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Pengawas Obat dan Makanan,” kata Anom dikutip dari siaran pers DJKI Kemenkumham, Kamis (4/11).

Menurut Anom, pembentukan Satgas Ops ini sebagai upaya perbaikan dari Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang saat itu terbentuk pada tahun 2006.

“Karena dinilai belum cukup efektif dalam penegakan hukumnya,” ujar Anom.

Lebih lanjut, Anom menyampaikan Indonesia akan melibatkan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia keluar dari status daftar pemantauan prioritas atau Priority Watch List (PWL).

Di mana PWL ini dirilis Kamar Dagang Amerika Serikat (USTR) karena menilai negara mitranya memiliki pelanggaran kekayaan intelektual cukup berat.

Delegasi Indonesia dari DJKI Kemenkumham bersama Bareskrim Polri mengunjungi Kantor KBRI Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (2/11). Foto: DJKI Kemenkumham

Dalam agenda kunjungannya, Anom menyebutkan akan melakukan pertemuan dengan USTR, Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat (USPTO), Koordinator Penegak hukum kekayaan intelektual Amerika Serikat, FBI, Lembaga Manajemen Kolektif Amerika, Asosiasi Perusahaan Pakaian dan Alas Kaki Amerika Serikat, serta perusahaan Microsoft.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Usaha Ad Interim Iwan Freddy Harri Santoso berharap dengan adanya pertemuan secara langsung ini dapat meyakinkan pihak USTR dalam melihat progres positif yang dilakukan Indonesia dalam memberantas barang palsu dan bajakan.

“Kunjungan ini akan berdampak secara jangka panjang khususnya terkait dengan perekonomian indonesia di mata dunia, meyakinkan Indonesia sebagai negara yang aman untuk berinvestasi,” ucap Iwan.

Terlebih, lanjut Iwan, dengan adanya kerja sama antar kementerian/lembaga penegak hukum serta menggandeng para pemangku kepentingan, dapat menjadi nilai tambah dalam meyakinkan USTR terkait aksi nyata Indonesia dalam menanggulangi pelanggaran kekayaan intelektual.

“Menjalin kemitraan sangat strategis untuk menambah nilai dalam meyakinkan USTR,” tuturnya.

Iwan juga menyampaikan respons positif dari perusahaan hiburan The Walt Disney Company terhadap aksi penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

“Capaian positif kita salah satunya mendapatkan perhatian secara layak dari Disney, mereka memberikan apresiasi kepada Indonesia sebagai salah satu negara yang terbaik dalam penanggulangan pelanggaran kekayaan intelektual,” ujar Iwan.

Iwan menegaskan, pihak KBRI di Amerika Serikat siap mendukung agenda Satgas Ops untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL.

Delegasi Indonesia yang ikut serta dalam kunjungan kerja ini adalah Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Dede Mia Yusanti, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Daulat P. Silitonga, serta Kepala Sub Direktorat I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. M Samsu Arifin.