Laju Vaksinasi Menurun, Anggota DPR Ingatkan Ancaman Gelombang Ketiga COVID-19

24 November 2021 15:29 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas memeriksa tensi tubuh seorang warga sebelum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Sentra Vaksinasi COVID-19 di Gelanggang Remaja Pulogadung, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Petugas memeriksa tensi tubuh seorang warga sebelum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Sentra Vaksinasi COVID-19 di Gelanggang Remaja Pulogadung, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Sejumlah pihak kini mulai khawatir akan potensi gelombang ketiga kasus COVID-19 jelang libur Nataru. Namun, faktanya laju vaksinasi di Indonesia justru tengah menurun di tengah ancaman tersebut.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi IX Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti bahwa laju vaksinasi COVID-19 menurun dalam 3 pekan terakhir. Karena itu, ia pun meminta pemerintah untuk mencari solusi untuk mempercepat vaksinasi.
"Laju vaksinasi tidak lagi menyentuh 2 juta suntikan. Pemerintah harus memeriksa faktor penyebabnya. Penurunan ini akan berdampak pada target capaian herd immunity, padahal kita masih sedang berlomba dengan transmisi virus," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (23/11).
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengatakan salah satu faktor penyebab laju vaksinasi menurun yakni masyarakat ragu dengan jenis vaksin selain Sinovac.
Netty menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa memberikan sosialisasi dan edukasi yang masif serta akurat pada masyarakat agar tidak terjadi penolakan terhadap vaksin selain Sinovac.
Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Heryawan. Foto: Facebook/Netty Prasetiyani Heryawan
"Seharusnya ini dimitigasi sejak awal dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin lain seperti AstraZaneca dan Pfizer yang sudah mendapat EUA juga aman," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Netty juga mempertanyakan capaian target vaksinasi terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia.
"Apakah target vaksinasi dengan sasaran kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia sudah tercapai semuanya? Begitu juga dengan vaksin untuk sekolah dan penderita komorbid? Pemerintah perlu melaporkan capaian ini," lanjut Netty.
Netty berharap ke depannya pemerintah bisa menggandeng pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus lebih diyakini soal keamanan vaksin.
"Jadikan mereka sebagai promotor yang secara tidak langsung bisa 'menggaransi' bahwa vaksin yang disuntikkan itu aman," tambah Netty.
Selain itu, Netty menyoroti adanya wacana pemberian vaksin booster gratis dan berbayar kepada masyarakat oleh pemerintah. Ia setuju mengingat efikasi vaksin COVID-19 menurun setelah 6 bulan.
ADVERTISEMENT
Tetapi Netty meminta pemerintah agar memastikan bahwa nasib vaksin booster jangan sampai seperti vaksin gotong royong yang tingkat realisasinya masih rendah. Ia juga mewanti-wanti agar pengadaan booster vaksin tak mengurangi kewajiban pemerintah terkait vaksinasi gratis.
"Saya setuju jika ini dilakukan dengan pertimbangan menurunnya efikasi vaksin dalam enam bulan. Namun jangan sampai vaksin booster berbayar ini menghilangkan kewajiban pemerintah untuk memberikan vaksin dosis lengkap secara gratis kepada masyarakat. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin dosis lengkap," kata Netty.
"Ini harus jadi perhatian dan catatan pemerintah sebelum merealisasikan vaksin booster berbayar," tambah dia.
Selain percepatan vaksinasi, Netty mengingatkan pemerintah agar tetap waspada dan menyiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi agenda Nataru. Ia mengingatkan meski sudah banyak masyarakat Indonesia yang terpapar COVID-19, mereka pun tetap berpotensi kembali terlular varian baru.
Siswa saat mengikuti vaksinasi corona di sentra vaksinasi bagi pelajar DKI Jakarta di SMA Negeri 111, Jakarta Utara. Foto: Bank DKI
Langkah antisipasi yang harus diperhatikan pemerintah, kata Netty, antara lain dengan memperhatikan pengetatan mobilitas penduduk dan menggenjot disiplin prokes.
ADVERTISEMENT
"Meskipun ada klaim bahwa 80% penduduk telah terinfeksi varian Delta melalui vaksinasi, namun bukan berarti kita aman dari ancaman gelombang ketiga. Sebab imunitas alamiah yang terbentuk tidak bisa diandalkan jika yang menyerang adalah strain virus baru," pesan Netty.
"Jangan sampai masyarakat lengah dan lupa prokes karena merasa sudah aman dan akibatnya kita menuai gelombang ketiga," tandas Netty.