Larangan Mudik Idul Adha Harus Jelas, Jangan Seperti saat Idul Fitri

Personel kepolisian mengarahkan sejumlah kendaraan untuk putar balik saat penyekatan mudik di pintu keluar Jalan Tol Pejagan, Brebes, Jawa Tengah. Foto: Oky Lukmansyah/ANTARA FOTO

Menjelang hari raya Idul Adha pada Juli 2021, muncul potensi arus mudik dari tradisi Toron (pulang kampung) oleh warga Madura. Padahal, tantangan lonjakan kasus COVID-19 setelah libur Idul Fitri lalu di Indonesia belum usai.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah harus tegas dalam mengantisipasi tradisi mudik tersebut. Harus ada sanksi bagi warga di samping larangan mudik.

"Mudik itu bisa dilarang, tapi pelarangannya yang tegas. Jangan kayak kemarin, orang mudiknya di luar tanggal itu, jadi kan enggak bisa disanksi juga. Enggak boleh sama sekali aja, baru itu dilarang mudik," kata Saleh kepada kumparan, Minggu (20/6).

Selain itu, Saleh juga meminta pemerintah tak hanya melarang mudik, tapi membatasi mobilitas warga di masa liburan. Kalau saat Idul Adha masyarakat termasuk warga Madura dilarang mudik, tempat wisata juga tak seharusnya dibuka.

"Konsekuensi kalau dilarang itu, biasanya orang malah ke tempat wisata. Kalau tetap ke tempat wisata, ya enggak efektif lagi. Nah, di situ yang saya lihat ada problem yang memang harus diselesaikan," tutur Ketua Fraksi PAN DPR ini.

Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok. Pribadi

Saleh yakin kalau warga Madura hanya dilarang mudik, mereka akan pergi ke tempat-tempat wisata. Oleh sebab itu, larangan harus menyeluruh.

"Berarti kan harus komprehensif, kalau dilarang mudik di daerah-daerah, itu juga dilarang ke tempat wisata. Saya yakin kalau dilarang mudik saja, tetep saja keluar," terang dia.

"Kan orang sudah bosen di rumah. Masalahnya di situ. Di Jakarta nih, macet setiap hari. Enggak ada bedanya dengan enggak COVID," tutupnya.