Lebih dari 125.000 Guru Diberhentikan karena Menentang Junta Militer Myanmar

Demonstrans saat unjuk rasa menentang kudeta oleh militer di Yangon, Myanmar. Foto: Stringer/REUTERS

Lebih dari 125.000 guru sekolah di Myanmar dinonaktifkan oleh otoritas militer Myanmar karena bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil yang menentang kudeta militer pada Februari lalu. Hal ini disampaikan pejabat Federasi Guru Myanmar.

Dikutip dari Reuters, para guru dinonaktifkan beberapa hari sebelum tahun ajaran baru dimulai, yang diboikot sejumlah guru dan orang tua murid sebagai bagian kampanye yang telah melumpuhkan negara sejak kudeta mempersingkat satu dekade reformasi demokrasi.

Pejabat federasi guru yang menolak disebutkan namanya mengungkapkan, total ada 125.900 guru sekolah yang dinonaktifkan per Sabtu (22/5). Pejabat yang tidak disebutkan namanya ini ada dalam daftar orang yang dicari junta militer dengan tuduhan menghasut ketidakpuasan.

Berdasarkan data dua tahun yang lalu, Myanmar memiliki total 430.000 guru.

Para pengunjuk rasa saat protes menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, Sabtu (13/2). Foto: Stringer/REUTERS

"Ini hanya pernyataan untuk mengancam orang-orang kembali bekerja. Jika mereka benar-benar memecat orang yang banyak ini, seluruh sistem akan berhenti," kata pejabat yang juga berprofesi sebagai guru itu. Ia mengatakan tuduhan yang diarahkan kepadanya akan dibatalkan jika kembali bekerja.

Reuters tidak bisa menghubungi juru bicara junta militer atau Menteri Pendidikan untuk memberikan komentar. Surat kabar pemerintah, Global New Light of Myanmar, telah memanggil para guru dan murid untuk kembali ke sekolah agar sistem pendidikan kembali berjalan.

Selain guru, sekitar 19.500 staf universitas juga diberhentikan.

Orang tua di Myanmar tidak izinkan anaknya sekolah

Pendaftaran untuk tahun ajaran baru pada Juni akan dibuka minggu depan. Namun, sejumlah orang tua menyatakan berencana untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka.

"Saya tidak akan mendaftarkan putri saya karena saya tidak ingin memberikannya pendidikan dari kediktatoran militer. Saya juga khawatir dengan keselamatannya," kata Myint (42), yang putrinya berusia 14 tahun.

Murid yang selama ini menjadi garda terdepan dalam demo menentang kudeta juga menyatakan akan memboikot kelas.

Seorang tentara berdiri di samping seorang pria yang ditahan selama demonstrasi menentang kudeta militer di Mandalay, Myanmar, Rabu (3/3). Foto: STR/AFP

"Saya hanya akan kembali ke sekolah jika kami kembali ke demokrasi," kata Lwin (18).

Sistem pendidikan di Myanmar adalah salah satu yang terburuk di kawasan itu, dan menduduki peringkat 92 dari 93 negara dalam survei global tahun lalu.

Pemerintah Persatuan Nasional yang didirikan penentang junta militer juga mengatakan akan melakukan apa pun yang mereka bisa untuk mendukung guru dan murid. Mereka pun meminta negara asing berhenti mendanai Kementerian Pendidikan yang dikontrol junta militer.

"Kami akan bekerja dengan para pendidik Myanmar yang menolak mendukung militer yang kejam," kata juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional, Sasa.

"Guru-guru hebat dan berani ini tidak akan pernah kami tinggalkan," pungkasnya.