Lewat Pakta Keamanan dengan Papua Nugini, AS Tekan Pengaruh China di Pasifik

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape. Foto: AFP

Papua Nugini akan meneken pakta keamanan dengan Amerika Serikat (AS) pada Senin (22/5). Kerja sama itu memberikan AS akses pada bandara udara dan pelabuhan di negara tetangga RI tersebut.

Penandatanganan pakta keamanan ini dilakukan saat pengaruh China makin besar di wilayah Pasifik. Rencananya penandatangan itu akan dihadiri oleh Menlu AS Antony Blinken.

Dari sisi Papua Nugini pakta keamanan ini akan diteken oleh kepala pemerintahan Perdana Menteri James Marape. Dengan penandatanganan itu, AS juga punya wewenang memperluas kapasitas militernya dengan mengirimkan pasukan ke wilayah Pasifik.

Antony Blinken, Menlu AS di Pertemuan PBB. Foto: Eduardo Munoz/REUTERS

"Pakta dengan Papua Nugini akan memperkuat kerja sama keamanan dan semakin memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan kapasitas pasukan pertahanan Papua Nugini dan meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah ini," kata Kemlu AS seperti dikutip dari Reuters.

Pada pekan lalu, Marape mengatakan dengan adanya persetujuan ini maka tentara AS diizinkan bergerak di perairan Papua Nugini. Sedangkan timbal balik yang mereka terima adalah akses ke satelit intelijen AS untuk memerangi aktivitas ilegal di laut lepas.

"Persetujuan ini tidak mencegah kami menandatangani perjanjian serupa dengan negara lain seperti China," kata Marape.

Kesepakatan AS-Papua Nugini terjadi selang setahun dari perjanjian serupa yang ditandatangani oleh China dan Solomon Islands. China kini diberi izin untuk menempatkan tentara di negara Pasifik itu.

Kerja sama Solomon dan China membuat AS khawatir. Kecemasan AS terkait ancaman militer China mengepung fasilitas militer mereka di Guam dan membuat potensi invasi ke Taiwan makin nyata.

Pada Jumat pekan lalu, Pemerintah China menyatakan penolakan terhadap tindakan menjerumuskan Kepulauan Pasifik pada krisis geopolitik. Namun, mereka tidak menyebut tentang pakta keamanan mau pun lawatan Blinken.

"China tidak keberatan dengan pertukaran atau kerja sama normal antara pihak relevan dan negara-negara di Kepulauan Pasifik," kata jubir Kemlu China Wang Wenbin.