Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.91.0
Pencalonan Gibran Rakabuming di Pilwalkot Solo 2020 ditolak Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo. Pihak Istana dan pengurus pusat PDIP bergerilya melakukan lobi-lobi demi sang putra mahkota. Ketegangan mengambang antara DPC dan DPP, membuat sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri berkaca-kaca.
FX Hadi Rudyatmo tak bisa menyembunyikan kejengkelannya. Ketua DPC PDIP Surakarta itu tak terima nama organ pengurusnya dicatut dalam undangan silaturahmi warga dengan Gibran Rakabuming di Ndalem Padmosusastro, Banjarsari, Solo, Kamis (2/1).
Dalam undangan yang diterima awak media, pertemuan itu diklaim bakal dihadiri Pengurus Anak Cabang PDIP Kecamatan Banjarsari. Namun Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Solo membantah keterlibatan kadernya dalam kegiatan tersebut.
“Kalau tidak punya masalah apa-apa kenapa bikin acara mengatasnamakan ranting? Itu nanti kalau dituntut secara hukum jadi persoalan,” kata Rudy ketika ditemui di Loji Gandrung, Solo, Sabtu (4/1).
Gibran sudah mengklarifikasi tudingan catut-mencatut itu saat membuka acara silaturahmi di Banjarsari. Putra sulung Presiden Jokowi ini membantah tim suksesnya mencomot pengurus PDIP Surakarta.
Menurutnya, kesalahpahaman muncul karena miskomunikasi. “Kalau ada yang salah, saya siap ditegur oleh Pak Rudy,” kata Gibran.
Hubungan Gibran dan DPC PDIP Surakarta beberapa bulan terakhir memang sedang dingin. DPC tak memberi jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon Wali Kota Surakarta.
Rudy dan jajarannya mengajukan pasangan Wakil Wali Kota petahana Achmad Purnomo dan anggota DPRD Kota Surakarta Teguh Prakoso melalui penjaringan tertutup. DPC ngotot dengan berpegang pada Peraturan Partai Nomor 24/2017 tentang rekrutmen dan seleksi calon kepala daerah dan wakilnya.
Pasal 10 ayat 4 aturan tersebut menyebut, Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah yang meraih lebih dari 25 persen suara di pemilihan legislatif berhak menjaring calon kepala daerah secara tertutup. Dan PDIP Surakarta meraup 67 persen kursi di DPRD pada Pemilu 2019, membuat mereka menguasai 30 dari 45 kursi DPRD.
Rudy menuturkan, niatan Gibran maju menjadi calon wali kota Surakarta sudah ia ketahui sejak Juli 2019. Sinyal pencalonan Gibran datang langsung dari lingkaran Istana.
Adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang berkunjung ke Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo, untuk menyampaikan informasi itu. Kepada Pratikno, Rudy tak mempermasalahkan bila Gibran maju bertarung di Pilwalkot Solo.
Tapi ia tak menjamin DPC PDIP Solo akan mendukung pencalonan bos usaha kuliner Markobar itu. Rudy, yang kini masih menjabat Wali Kota Solo, menyatakan aspirasi kader di akar rumput menginginkan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa yang berlaga di Pilwalkot Solo 2020.
“Kalau yang menyampaikan ke saya restu atau tidak, proses sudah selesai kok," kata Rudy mengomentari pertemuannya dengan Pratikno pada Juni lalu. Pratikno sendiri belum menanggapi permintaan konfirmasi yang dikirim kumparan ke nomornya.
Pertengahan September tahun lalu, Gibran sendiri sowan ke kediaman Rudy di Loji Gandrung. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung singkat itu, Gibran menyampaikan keinginannya maju. Ia juga mendiskusikan syarat-syarat mendaftar lewat jalur DPC PDIP Kota Solo.
“Pak Rudy itu orang yang pertama kali saya sowani bahwa saya akan masuk ke politik,” kata Gibran.
Beberapa hari berselang, Gibran mendaftarkan diri sebagai anggota PDIP di DPC Solo. Namun, bekal kartu tanda anggota partai di kantong tak lantas memuluskan jalannya mendapat rekomendasi DPC untuk jadi bakal calon wali kota.
Gibran baru mendapat titik terang setelah berkonsultasi dengan beberapa elite Dewan Pimpinan Pusat PDIP seperti Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Ketua DPD Jawa Tengah Bambang Wuryanto, dan Wakil Ketua DPD Jawa Tengah Baginda Muhammad Mahfuz Hasibuan. Mereka menyarankan Gibran mendaftarkan pencalonannya melalui DPD PDIP Jateng.
Gibran juga menyempatkan diri terbang ke Jakarta dari Solo untuk bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 24 September 2019. Pertemuan tertutup yang berlangsung selama satu jam itu juga dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Kepada Megawati dan Hasto, Gibran mengungkapkan keseriusannya untuk maju di Pilwalkot Solo. Pada saat yang sama, lobi-lobi untuk melunakkan DPC PDIP Solo terus berjalan. Presiden Jokowi bahkan turun tangan langsung.
Di sela puncak peringatan Hari Santri di Solo, Oktober 2019, Jokowi menyisihkan waktu untuk pulang ke rumah pribadinya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo. Ia lantas memanggil Rudy guna menyampaikan sendiri rencana pencalonan Gibran sebagai calon Wali Kota Solo lewat PDIP.
“Pak Jokowi bilang kalau Mas Gibran mau maju wali kota. Saya jawab silakan, tapi proses penjaringan dan penyaringan bakal calon wali kota di DPC Solo PDIP dilakukan secara tertutup, sehingga tidak dipublikasikan dan penjaringan itu sudah selesai,” kata Rudy.
Alhasil, Gibran mendeklarasikan diri maju di Pilwalkot Solo pada awal November 2019 tanpa mengantongi dukungan DPC PDIP. Di sisi lain, DPP PDIP lebih terbuka dengan opsi mendorong Gibran.
Megawati mengutus Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, ke Solo akhir November 2019. Djarot mendapat tugas melobi FX Rudy agar DPC PDIP Solo bersedia mencalonkan Gibran. Tapi, Rudy bergeming.
“Pesannya saya terima, dan saya juga sampaikan pesan ke Bu Mega bahwa saya sudah selesai menjalankan penjaringan calon wali kota sesuai Peraturan Partai Nomor 24 Tahun 2017,” ujar Rudy.
Setelah rangkaian lobi menemui jalan buntu, giliran Megawati memanggil Rudy ke kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, awal Desember 2019. Pertemuan itu juga dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Megawati kembali membicarakan soal pencalonan Gibran di Pilwalkot Solo. Dan lagi-lagi Rudy tetap pada keputusan DPC PDIP Surakarta.
Ia bahkan mengancam akan istirahat dari PDIP bila DPP tak memberi rekomendasi kepada Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Reaksi itu membuat Megawati kaget. Rudy merupakan salah satu kader paling senior di PDIP. Seorang sumber yang mengetahui pertemuan tersebut menyebut Mega sampai berkaca-kaca melihat sikap Rudy.
Bambang Wuryanto, Ketua DPP PDIP Jawa Tengah, tak menampik lobi-lobi ke DPC PDIP Surakarta.
“Yang punya keinginan pasti saling melobi. Yang punya kepentingan (juga) saling melobi. Biasa aja,” kata Bambang di DPR RI, Jumat (3/1).
Menurut Bambang, lobi-lobi di internal PDIP bertujuan untuk menyatukan langkah dan persepsi terkait pencalonan. DPP PDIP, kata dia, juga tak ingin mengecewakan aspirasi kader partai yang berjuang di basis daerah.
Ia meminta seluruh kader PDIP menunggu kepastian rekomendasi yang menjadi hak prerogatif Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum. Peluang Mega untuk menentukan calon di luar rekomendasi DPC terbuka lebar.
Peraturan Partai Nomor 24/2017 pada Pasal 20 ayat 5 memungkinkan Ketua Umum PDIP memveto proses penjaringan calon kepala daerah yang telah dilakukan berjenjang oleh struktur pengurus partai.
“Sudah enggak usah khawatir kalau di PDIP. Siapa pun yang direkom pasti akan tegak lurus PDIP. Rekomendasi luncur tegak lurus,” kata pria yang biasa disapa Bambang Pacul ini.
Gibran akhirnya tetap mendaftar lewat jalur DPD PDIP Jawa Tengah. Didampingi sekitar 800 relawan, ia mendatangi Kantor DPD PDIP Jateng di Semarang, 12 Desember 2019. Saat itu ia langsung mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran calon wali kota.
Ketua Panitia Penjaringan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah DPD PDIP Jawa Tengah, Baginda Hasibuan, mengatakan berkas pendaftaran Gibran sudah terpenuhi.
“Semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak perlu ada perbaikan. Ini tanda terima verifikasi yang membuktikan bahwasanya Mas Gibran sudah sah sebagai bakal calon wali kota Solo yang daftar di PDIP,” ujarnya.
Sembari menunggu rekomendasi, Gibran mulai bergerak. Mengikuti gaya kampanye Jokowi, ia kini rajin blusukan di Solo. Meski belum diusung secara resmi oleh PDIP, Gibran telah membentuk pasukan relawan yang kebanyakan bekas pendukung ayahnya pada Pemilu Presiden lalu.
Antonius Yoga, relawan Gibran sekaligus anggota DPRD Solo dari Partai Solidaritas Indonesia, mengatakan kelompok relawan pendukung Gibran terus bermunculan. Mereka kebanyakan berasal dari kalangan muda.
Pasukan relawan itu sudah mulai bergerak meyakinkan pemilih, baik melalui blusukan bersama Gibran atau aktif berkampanye di media sosial.
“Kami punya target, minimal harus mengunggah satu konten tentang Mas Gibran di media sosial setiap hari. Isinya segala sesuatu yang Mas Gibran pikirkan untuk Kota Solo,” kata Yoga.
Rekomendasi kini tengah digodok dan menjadi otoritas penuh Megawati. Sementara pemilihan Wali Kota Solo baru akan berlangsung bulan Juli nanti. Semua masih menanti, apakah restu Megawati akan berlabuh ke putra mahkota Jokowi.