LPSK Koordinasi dengan Kabareskrim soal Justice Collaborator Bharada E

10 Agustus 2022 7:15
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
ADVERTISEMENT
Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri soal pengajuan Bharada E sebagai justice collaborator (JC). LPSK mengungkap pihaknya diminta oleh Bareskrim untuk mengajukan surat terkait hal ini.
ADVERTISEMENT
"Bareskrim meminta agar LPSK segera mengirim surat ke Kabareskrim Polri untuk koordinasi 'justice collaborator'," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo saat dihubungi di Jakarta, Selasa (9/8), dikutip dari Antara.
Hasto memastikan, lembaga yang dipimpinnya akan segera berkirim surat ke Kabareskrim Polri karena JC merupakan kewenangan LPSK.
Ia menjelaskan, seseorang yang ingin mengajukan JC harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya bukan pelaku utama. Kemudian, bersedia mengungkap peran semua orang yang terlibat termasuk atasan.
Selain itu, menurutnya keterangan yang diberikan oleh pihak yang mengajukan JC harus berdampak signifikan dalam proses peradilan pidana, termasuk adanya potensi ancaman yang bakal diterima oleh yang bersangkutan.
"Karena ada relasi kuasa dalam kasus ini, tentu saja potensi ancaman terhadap yang bersangkutan besar," kata dia.
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Ia mengungkap, sejak awal LPSK telah menyampaikan apabila Bharada E menjadi tersangka, maka masih bisa menjadi JC. Hasto mengatakan seseorang yang mengajukan JC mendapatkan hak istimewa, yaitu berkas perkara dan tempat penahan akan dipisah dari pelaku lain.
Meski, ia menegaskan saat ini Bharada E masih berstatus sebagai pemohon JC. Perwakilan LPSK belum bisa bertemu langsung dengan Bharada E maupun Kabareskrim Polri soal pengajuan JC.
"Pemohon JC juga berhak mendapatkan keringanan hukuman serta remisi-remisi lainnya," pungkas dia.
Sebelumnya, Bharada E atau Richard Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator terkait kematian Brigadir Yosua di kediaman dinas Irjen Ferdy Sambo.
Kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara, menegaskan apa yang dialami oleh Bharada E dinilai merupakan kunci dari peristiwa tewasnya Brigadir Yosua. Sehingga, untuk pengajuan diri sebagai justice collaborator untuk membuat terang kasus tersebut.
ADVERTISEMENT
Pengertian justice collaborator dalam Peraturan Bersama Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI tahun 2011, yakni:
Saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara, dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020