LSJ FH UGM Serahkan Amicus Curiae ke MK: Pemilu 2024 Jauh dari Prinsip Jurdil

Ketua MK Suhartoyo (tengah) memimpin sidang sengketa hasil Pilpres, Kamis (28/3/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial atau Center For Law and Social Justice (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyerahkan Amicus Curiae (bentuk jamak dari Amicus Curiae—opini hukum) ke Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini, Senin (1/4).

Amicus Curiae ke MK ini berkaitan dengan PHPU No. Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024, dengan tajuk Amicus Curiae, "Mengapa Pemilu 2024 Menjauh dari Prinsip Jujur dan Adil?"/

"Siang ini kami menyampaikan Amici Curiae kita berharap kepada MK bersikap dan mengambil posisi dalam carut-marut perjalanan bangsa dan demokrasi kita," Guru Besar FH UGM Prof Sigit Riyanto melalui Zoom Meeting.

Sigit mengatakan pihaknya perlu menyerahkan Amicus Curiae sebagai bentuk tanggung jawab sebagai akademisi. Kepedulian ini sebenarnya sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya melalui kritik di media massa dan sebagainya.

"Kita melihat ada situasi yang sangat memprihatinkan di negara kita. Sebagian mungkin kita bisa mengatakan mengulang di apa yang terjadi masa Orde Baru bahkan mungkin saat ini makin buruk," katanya.

Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Situasi memburuk ditandai abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga parlemen, DPR, yang dulu jadi tumpuan setelah reformasi ternyata justru pragmatis.

"Akibatnya kita saat ini menyaksikan kerusakan tata kelola negara kita dan sistem demokrasi kita. Sejak 5 tahun lalu KPK, sekarang KPU atau mungkin MK mengalami demoralisasi dan ada distrust terhadap penyelenggaraan negara," katanya

"Politik dan penegakan hukum kita saksikan dalam 5 tahun terakhir penuh distraksi dan bisa dikatakan penuh kemunafikan," katanya.

Guru Besar FH UGM Prof Sigit Riyanto. Dok: Arfiansyah Panji/kumparan

Merefleksikan kondisi sekarang, Sigit mengatakan masa depan bangsa ini ke depan absurd.

"Absurd karena dikuasai predator demokrasi dengan melecehkan hukum, etika, nilai-nilai keluhuran bangsa dan bernegara," katanya.

Lanjutnya, presiden saat ini memposisikan diri sebagai penguasa yang bisa melakukan segalanya bagi keluarga dan kroninya.

"Presiden menjelma sebagai penguasa yang toxic bagi bangsa dan negara ini, tidak ada etika, tidak ada idealisme, tidak ada patriotisme yang ada gila kuasa, nir etika," katanya.