Luhut: Minggu Depan Data Kematian Corona Dipakai Lagi

Mantan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Menko Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan indikator kematian dari penilaian pandemi COVID-19.

Hal ini menyusul ramainya pernyataan Luhut sebelumnya, yang menyebut data kematian pasien corona tidak akan dipakai dalam penilaian pandemi.

"Terkait indikator kematian saya perlu tegaskan kita, saya tegaskan kita tidak mengeluarkan indikator kematian secara permanen dalam evaluasi level PPKM di Jawa dan Bali. Sama sekali tidak," tegas Luhut dalam konferensi pers virtual perkembangan PPKM, Senin (16/8).

Ia menegaskan saat ini pemerintah sedang melakukan harmonisasi data pasien corona. Indikator tersebut kini sedang disempurnakan untuk menghasilkan data yang lebih akurat.

"Kami sedang harmonisasi data, sync data, sehingga kita harapkan minggu depan akan bisa kita umumkan lagi," ucap dia.

"Indikator ini dikeluarkan sementara dari minggu lalu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan terutama dalam hal pelaporan. Sehingga akurasi bisa lebih baik," lanjutnya.

Luhut kemudian mencontohkan salah satu kota yang pada 10 Agustus 2021 lalu data kematian pasien COVID-19 naik berkali-kali lipat. Namun, setelah dicek, rupanya data tersebut merupakan akumulasi data dari bulan Juli dan bulan-bulan sebelumnya.

Namun, Luhut tak menyebut kota mana yang dimaksud dalam contoh tersebut.

Foto udara pemakaman khusus COVID-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

"Saya ambil contoh pada hadirin, tanggal 10 Aagustus 2021 ada satu kota yang kematiannya melonjak berkali-kali lipat, di mana ternyata kematian tersebut 77 persen berasal dari periode Juli dan bulan-bulan sebelumnya," jelasnya.

"Kasus seperti ini banyak kita temukan di kabupaten lain, namun dalam 1-2 minggu ke depan perbaikan dan pelaporan data ini selesai. Sehingga indikator kematian akan masuk kembali dalam asesmen level PPKM," tutup Luhut.

Pemerintah sebelumnya mengklarifikasi soal kabar dihapusnya indikator kematian dalam penanganan corona. Dihapus sementara indikator kematian karena ditemukan data yang menumpuk dan dicicil pelaporannya, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam akumulasinya.