Lulung: Aturan Corona Cukup dari Gugus Tugas, Tak Perlu Menkes atau Menhub
PerbesarADVERTISEMENT
Anggota DPR Fraksi PAN, Abraham Lunggana, menyoroti komunikasi pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona di Indonesia. Menurutnya, setelah pemerintah membentuk Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang dipimpin Doni Monardo, seluruh kebijakan kementerian dan lembaga harus disampaikan hanya melalui Gugus Tugas.
ADVERTISEMENT
Lulung mengkritik aturan tumpang tindih yang dibuat oleh Kemenkes dan Kemenhub terkait pengendalian virus corona. Dampaknya, membingungkan masyarakat.
"Kita apresiasi Gugus Tugas namanya Doni Monardo dengan ikhlas diberikan tugas jadi Gugus Tugas. Apa yang terjadi? Lagi asyik-asyiknya, tahu-tahu keluar aturan Menteri Kesehatan, keluar lagi aturan Kementerian Perhubungan," kata Lulung saat dihubungi, Jumat (12/6).
Anggota Komisi VII DPR itu mencontohkan aturan pembatasan transportasi untuk mencegah penyebaran corona, namun Menhub Budi Karya melonggarkan aturan itu dengan sejumlah syarat.
"Departemen perhubungan keluar lagi aturan dilonggarkannya masalah social distancing moda transportasi. Kemudian punya dampak kepadatan masyarakat di terminal terutama stasiun kereta dan bandara," ucap dia.
Lulung lalu meminta masyarakat konsisten mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah agar terhindar dari virus corona seperti menggunakan masker, menjaga jarak, hingga rajin cuci tangan terutama di era new normal.
ADVERTISEMENT
Dia pun menyambut baik masyarakat yang mulai disiplin menjalankan protokol kesehatan tersebut.
"Kita konsistenlah kepada pemerintah, kita harus turuti semua apa yang menjadi keinginan pemerintah tentang kenaikan ekonomi. Kita apresiasi kepada semua giat apa yang dilakukan menjaga kesehatan mengingatkan masyarakat terus menerus tidak ada henti-hentinya melakukan distancing sosial, cuci tangan, duduk juga harus berjarak," tandas Lulung.
--------------------------
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona )
***
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.