Mahasiswa di Bandung Demo di Depan DPRD Jabar, Tolak Omnibus Law

16 Juli 2020 18:51 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Barat, Kamis (16/7).  Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Barat, Kamis (16/7). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Aksi mahasiswa dari berbagai almamater dilakukan di depan Kantor DPRD Jabar pada Kamis (16/7) sore. Sebelum melakukan aksi, mereka terlebih dulu berkumpul di Monumen Perjuangan kemudian berjalan kaki ke lokasi aksi seraya membawa sejumlah spanduk berisikan tuntutan.
ADVERTISEMENT
Demo kemudian dilakukan di depan Kantor DPRD Jabar. Orator bergantian menyuarakan tuntutan. Informasi yang dihimpun, massa sempat membakar ban bahkan poster calon legislatif yang dipasang di sekitar lokasi. Adapun sejumlah personel kepolisian melakukan penjagaan.
Dari pantauan sekitar pukul 17.45 WIB, massa aksi masih bertahan di depan Kantor DPRD Jabar. Jalan di depan kantor terlihat ditutup oleh polisi sehingga tidak dapat dilalui kendaraan untuk sementara waktu. Massa aksi terlihat duduk dan berbincang. Tensi aksi cenderung landai dan tidak memanas menjelang magrib.
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Barat, Kamis (16/7). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
Tepat pada pukul 18.00 WIB, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Dalam aksi tersebut, terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan di antaranya penolakan atas UU Omnibus Law serta segera disahkannya RUU soal PKS.
ADVERTISEMENT
"Puluhan RUU kontroversial yang tetap kejar tayang oleh DPR termasuk Omnibus Law di dalamnya yang akan disahkan tanggal 16 Juli besok serta dicabut nya RUU PKS dari daftar Prolegnas. Semakin jelas bahwa DPR tidak ada itikad baik dalam menjawab kegelisahan di masyarakat yang ada saat ini," papar selebaran yang beredar.
"Lalu,dalam proses nya tidak adanya transparansi dan akuntabilitas publik melalui ruang-ruang dialogis yang intens antara pemerintah, DPR, masyarakat dan Mahasiswa yang sudah jelas mencederai prinsipil demokrasi kita. Untuk itu mari kita panaskan kembali di parlemen jalanan dan suarakan #GagalkanOmnibuslaw
#SahkanRuuPks," bunyi sebaran yang beredar.
***
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)