Mahasiswa Keluhkan UKT Berat, UGM Akan Libatkan Mahasiswa Sebagai Verifikator

Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar aksi demonstrasi di Balairung UGM, Kamis (2/5/2024) Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Prof Supriyadi, turut angkat bicara terkait banyaknya mahasiswa UGM yang mengaku keberatan dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Supriyadi mengatakan seluruh mahasiswa dijamin harus tetap bisa menyelesaikan perkuliahan di UGM.

"Bagaimana mekanisme kami memberikan bantuan itu, yang pertama setelah UKT ditetapkan kita harus bisa menempatkan mahasiswa pada UKT yang sesuai dengan kemampuan orang tua atau pendukung pembayar UKT yang bersangkutan," kata Supriyadi saat menemui mahasiswa di Balairung UGM, Kamis (2/5).

Lanjutnya, jangan sampai juga orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang lebih mendapatkan UKT yang rendah sehingga tidak memberikan bantuan subsidi silang kepada pihak lain.

"Calon mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas kita tempatkan pada yang sesuai," katanya.

Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar aksi demonstrasi di Balairung UGM, Kamis (2/5/2024) Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Jika hal itu tidak mencukupi telah disiapkan program-program beasiswa bagi para mahasiswa. Di sisi lain, ketika pemerintah menetapkan UKT Golongan 1 dan 2 sebesar Rp 500 ribu dan Rp 1 juta, di UGM sudah menetapkan subsidi 100 persen sehingga mahasiswa tidak perlu membayar UKT.

Meski begitu, diakuinya penempatan UKT tidak selalu memang dilakukan dengan tepat karena begitu banyaknya data di waktu yang terbatas saat verifikasi. Maka UGM mendukung agar ada keterlibatan mahasiswa sebagai verifikator.

"Keterlibatan mahasiswa di masing-masing fakultas itu kami wajibkan, kita dukung, kita tetapkan nanti akan disiapkan satu mekanisme. Kemarin sudah saya buat SK untuk penugasan mahasiswa," katanya.

Mahasiswa diberikan peran untuk terlibat memverifikasi data mahasiswa baru untuk penetapan UKT.

"Tadi pagi saya sudah meminta direktorat kemahasiswaan untuk segera melakukan koordinasi dan rapat kepada teman-teman perwakilan mahasiswa untuk bisa melakukan bagaimana mekanisme untuk melakukan verifikasi bersama tim verifikator fakultas," katanya.

Tim ini juga akan ditugaskan untuk memverifikasi data yang lalu untuk dicek kembali karena banyak masukan mahasiswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar atau KIP tapi berasal dari keluarga yang mampu.

Sebelumnya, Koordinator Forum Advokasi UGM 2024 Rio Putra Dewanto dalam aksinya menyampaikan data survei pandangan mahasiswa soal UKT.

"Itu merupakan tonggak awal dari berlakunya penyempitan golongan (UKT) dari yang tadinya delapan golongan menjadi lima golongan," kata Rio.

Forum Advokasi UGM mensurvei 722 mahasiswa UGM angkatan 2023. Ditemukan 511 mahasiswa atau 70,7 persen merasa keberatan dengan jumlah UKT yang telah ditetapkan oleh UGM.

"Lebih lanjut lagi, sekitar 52,1 persen mahasiswa angkatan 2023 itu mengajukan peninjauan kembali. Tapi itu pun masih dirasa kurang," katanya.

Ada 397 mahasiswa dalam survei tersebut merasa kesulitan untuk membayar UKT 2023. Mereka pun mencari alternatif cara agar tetap bisa berkampus.

"Dari temuan kami sebanyak 93 mahasiswa itu mendaftarkan ke beasiswa. Lalu sebanyak 65 mahasiswa itu berutang atau pinjam terhadap keluarganya," katanya.

Tak hanya itu banyak mahasiswa yang harus menjual barang berharga maupun menggadaikannya.

"Lalu 34 mahasiswa menjual atau menggadaikan kekayaan atau barang berharga atau sejenisnya," bebernya.