Mahfud: Kritik soal COVID-19 Boleh, tapi Jangan Lumpuhkan Pemerintah

Menkopolhukam Mahfud MD memberi sambutan pada pelantikan Dr. Makmun Murad sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Selasa (25/5). Foto: Kemenkopolhukam

Menkopolhukam Mahfud MD mengajak semua pihak untuk bekerja sama mentaati protokol kesehatan. Termasuk kepada para tokoh agama, Mahfud berharap bisa memberikan pengertian kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Mahfud saat silaturahmi virtual dengan sejumlah pimpinan Pondok Pesantren dan ulama se-Jawa Barat.

"Mohon para tokoh memberi pengertian ya. Taruhlah pemerintah perlu dikritik, kritik silakan, aspirasi boleh dimasukkan kepada pemerintah, aspirasi apa pun tapi ingat Indonesia ini adalah penganut ahli Sunnah Wal Jamaah (Aswaja) ya, jangan sampai menyebabkan pemerintahan lumpuh," kata Mahfud, Minggu (25/7)

Mantan Ketua MK ini mengulas, Imam Nawawi pernah dalam salah satu riwayat berujar 'jangan pernah melawan pemerintah yang sah kecuali melalui proses-proses yang demokratis, dialog dulu. Sebab, setiap Perlawanan secara tidak benar, melawan hukum menurut Imam Nawawi hasilnya akan menyengsarakan rakyat.

"Oleh sebab itu, pemerintah harus hati-hati melayani rakyat, juga rakyatnya harus hati hati dan turut membantu apa yang dilakukan pemerintah karena suatu negara itu pasti perbedaan banyak," beber Mahfud.

Pun demikian, di dalam fikih islam, lanjut Mahfud, dalam perbedaan yang banyak dimusyawarahkan lalu keputusannya dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, ada juga negara yang tidak melaksanakan musyawarah.

"Kenapa oleh pemerintah? Itulah sebabnya kenapa di negara negara Islam tertentu itu keputusan pemerintah menjadi sangat final menentukan boleh apa tidak boleh; salatnya di mana mulainya hari rayanya kapan, mulai puasanya Kapan, banyak di negara-negara itu enggak pakai musyawarah ke bawah, pokoknya menentukan Jangan ribut. Ada yang begitu," urai Mahfud.

Bagaimana dengan Indonesia, Mahfud mengatakan, Indonesia termasuk yang sangat demokratis, dimusyawarahkan tetapi kalau sudah diputuskan tidak boleh karena ada satu yang tidak setuju lalu berhenti.

"Pemerintah harus jalan itulah konstitusi. Kesepakatan kita membangun hidup bernegara ini. Pemerintah punya mekanisme sendiri. Pejabat pejabatnya kalau ada yang tak jujur. Rakyat juga punya mekanisme sendiri," tuturnya.

Hadir juga Menag Gus Yaqut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan sejumlah tokoh dalam silaturahmi virtual itu, sekali lagi, Mahfud memohon peran para ulama.

"Mohon kesadaran dan pengertian para ulama dan tokoh untuk mengingatkan umat, para santri. Semua unsur di lingkup pesantren yang jumlahnya puluhan ribu di indonesia dan banyak di Jabar sadarkan bahwa COVID-19 ini bahaya dan mohon kesediaan untuk turut berkampanye menerapkan protokol kesehatan serta membangun kesadaran untuk melakukan vaksinasi," pungkas Mahfud.