Mahfud MD Bertemu Ekonom hingga Eks Pimpinan KPK, Apa yang Dibahas?

Menko Polhukam Mahfud MD saat konferensi pers terkait revisi UU ITE, Selasa (8/6). Foto: Humas Kemenko Polhukam

Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan sejumlah tokoh senior. Mulai dari kalangan intelektual, mantan pejabat, hingga aktivis masyarakat sipil. Sejumlah pembahasan dilakukan pada acara dialog yang digelar secara virtual, Kamis (26/8).

Mereka yang hadir antara lain Emil Salim, Kuntoro Mangkusubroto, Goenawan Mohamad, Abdillah Toha, Bagir Manan, Faisal Basri, dan Laode M. Syarief. Hadir pula Erry Riyana Hardjapamekas, Muhammad Nuh, Rhenald Kasali, Halim Alamsyah, Alwi Shihab, Nadirsyah Hosen, Al Hilal Hamdi, Khairil Anwar Notodiputro, dan Hikmahanto Juwana.

"Saya tahu para senior dan sahabat semua adalah orang-orang yang sikapnya jelas terhadap upaya perbaikan bangsa, karena itu saya ingin banyak mendengar tentang apa saja yang perlu menjadi catatan penting saya, baik terkait penegakan hukum, politik, maupun masalah keamanan, dan masalah-masalah lain yang mungkin perlu ditangani pemerintah," ujar Mahfud, Jumat (27/8).

Menko Polhukam Mahfud MD dalam diskusi dengan ekonom dan ahli. Foto: Humas Kemenko Polhukam

Ekonom senior, Emil Salim, jadi yang pertama dalam mengutarakan pertanyaannya ke Mahfud. Ia mempertanyakan soal sikap pemerintah yang merencanakan anggaran besar yang diperuntukkan bagi persenjataan dan proyek pemindahan ibu kota.

Guru Besar UI itu menilai kebijakan tersebut tak masuk akal untuk dilakukan. Terlebih saat ini keuangan negara tengah mengalami tekanan yang berat di masa pandemi COVID-19.

"Saya berempati dengan Menteri Keuangan yang pusing kepala, tetapi banyak dari teman-teman kita di departemen kurang paham bahwa pengeluaran menjadi terbatas sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian senjata, ibukota negara dan macam-macam, berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara," ungkap Emil.

Menko Polhukam Mahfud MD dalam diskusi dengan ekonom dan ahli. Foto: Humas Kemenko Polhukam

Senada dengan Emil, mantan anggota DPR Abdillah Toha turut mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Politikus senior yang juga salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku heran soal polemik besar yang kini tengah menimpa KPK.

"Periode kedua ini banyak hal yang menjadi tanda tanya besar. Saya ingin kasih contoh satu, KPK. Kita bingung orang-orang yang berprestasi luar biasa di KPK itu tetap diberhentikan, dan tidak ada tindak lanjut dari Presiden," ungkap Abdillah.

Menko Polhukam Mahfud MD dalam diskusi dengan ekonom dan ahli. Foto: Humas Kemenko Polhukam

Sementara terkait kebijakan di masa pandemi, mantan Menteri Pertambangan dan Energi, Kuntoro Mangkusubroto turut angkat bicara. Menurutnya, hasil yang dicapai dalam penanganan pandemi sejauh ini terbilang cukup baik. Namun ia menganggap kebijakan yang ada tidak dilakukan secara sistem melalui pendekatan organisasi yang benar.

"Cara kerja yang organized, yang sudah disiapkan pendahulu sebelumnya ditinggalkan, atas nama kecepatan. Bagus, tapi governance-nya tidak. Saat pandemi ini puncaknya, tidak ada satu organisasi yang permanen untuk menangani, padahal masalahnya makin serius. Akumulasi informasi yang menjadi pengetahuan, tidak akan terjadi kalau tidak ada organisasi," beber Kuntoro.

Sementara pengamat ekonomi, Faisal Basri turut menyoroti sejumlah persoalan hukum di bidang ekonomi. Menurutnya, ekonomi dapat bertahan dengan baik jika ada upaya penegakan hukum yang baik.

"Saya terkejut dengan misalnya dibebaskannya kewajiban membangun kebun untuk gula rafinasi, sehingga kita mendengar keluhan dari industri makanan minuman, mereka sangat terganggu. Di Jawa Timur, tidak ada pabrik yang memproduksi gula rafinasi, kita menunggu kehancuran pabrik gula nasional," tegas Faisal.

Menko Polhukam Mahfud MD dalam diskusi dengan ekonom dan ahli. Foto: Humas Kemenko Polhukam

Sedangkan mantan komisioner KPK, Laode M Syarief menilai ada kecenderungan menyempitnya ruang publik. Kondisi itu pula yang berpengaruh pada semakin sulitnya masyarakat menyampaikan aspirasi apa pun kepada pemerintah, terutama terkait penerapan sejumlah kebijakan umum.

"Teman-teman yang seharusnya ada di pemerintahan, aksesnya mejadi sangat terbatas. Yang sering berkomunikasi dengan publik hanya Professor Mahfud, yang lain tidak pernah membuka komunikasi. Dulu, kita bisa bersilaturahmi menyampaikan kalau merasa kurang nyaman terhadap suatu kebijakan," kata Syarif.

Atas sejumlah kritik dan masukan dari para tokoh itu, Mahfud mengaku berterima kasih. Ia menilai hal itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan.

"Apa yang disampaikan, baik itu kritik, keluhan, atau masukan, pada umumnya senada, dan sebagian besar sudah diketahui pemerintah. Masalahnya sekarang, kita harus menemukan peta jalan untuk mengurai dan membenahi semua masalah itu, dan untuk itu kontribusi dari bapak-bapak sangat diperlukan," kata Mahfud.