Mahfud MD: Kami Tak Pernah Bilang SBY atau AHY Dalang Demo Omnibus Law

Menkopolhukam Mahfud MD menggelar rapat terbatas bersama TGPF kasus penyerangan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Foto: Humas Kemenkopolhukam

Cikeas belakangan menjadi sorotan publik terkait demo ricuh UU Cipta Kerja. Baik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun sang putra yang juga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa dituding menjadi dalang aksi demo ricuh tersebut.

Menkopolhukam Mahfud MD angkat bicara soal tudingan dalang demo Omnibus Law yang dialamatkan kepada SBY atau AHY. Mahfud, melalui akun Twitternya, menanggapi kicauan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi Arief dalam kicauannya meminta pemerintah mengklarifikasi tuduhan bahwa SBY dan AHY berada di balik demo UU Cipta Kerja.

"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan Demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulis Andi Arief seperti dikutip kumparan, Rabu (14/10).

Mahfud menanggapi kicauan Andi tersebut dengan menyebut pemerintah tak pernah menuding AHY atau SBY membiayai demo ricuh Omnibus Law. Menurut dia, tudingan kepada SBY atau AHY hanya ada di media sosial.

"Klarifikasi macam apa yang diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yang tak jelas," kata Mahfud.

Sebelumnya, SBY membantah bahwa ia membiayai aksi demo UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh. Ia pun heran kenapa dituding menjadi dalang demo tersebut.

"Ya, enggak tahu saya, enggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya," ujar SBY melalui akun YouTubenya.

SBY pun meminta pemerintah yaitu BIN, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap ke publik siapa dalang demo Omnibus Law. Jika tidak diungkap, dikhawatirkan akan terjadi kebingungan publik.