Mahfud MD soal Karhutla: Negara Tetangga Dulu Protes, Sekarang Tak Banyak Lagi

Menkopolhukam Mahfud MD usai acara Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Senin (14/12). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi selalu memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di Indonesia, khususnya semenjak karhutla parah yang melanda Indonesia pada 2015 yang lalu. Bahkan saat itu, negara tetangga kerap mengirimkan protes karena asap karhutla yang mengganggu aktivitas mereka.

"Karhutla terjadi begitu hebat terakhir pada 2015. Sampai ada protes yang meluas dari masyarakat dan dari negara-negara tetangga," kata Mahfud dalam dalam Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara, Senin (22/2).

Mahfud mengungkapkan, saat itu dikeluarkan UU yang disebut Trans-boundary Haze Pollution. UU itu memungkinkan negara-negara ASEAN menangkap pembakar hutan di Indonesia yang asapnya masuk ke negara mereka.

"Tapi sejak 2016, meski UU tersebut ada, protes-protes dari luar negeri dan dalam negeri tidak lagi banyak karena terjadi perbaikan yang sangat signifikan," tuturnya.

Memang sejak 2015, hutan dan lahan yang terbakar luasnya menurun. Pada 2015 ada 2,61 juta hektare yang terbakar, pada 2020 luas hutan dan lahan yang terbakar hanya 296.942 hektare. Namun pada 2019, luas kebakaran hutan dan lahan juga tercatat cukup tinggi, yaitu seluas 1.592.010 hektare.

Petugas patroli pencegahan Karhutla melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di desa Ganepo, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

"Menurun sangat signifikan jika dibandingkan 2019 yang sebesar 82 persen, atau pun karhutla 2015 yang berarti menurun sebesar 88,63 persen. Perhitungan ini mendekati kebenaran faktual di lapangan karena ini menggunakan citra landscape, peta hotspot dan firespot, serta verifikasi langsung oleh petugas ke lapangan," tuturnya.

Protes dari negara tetangga ini juga mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi. Ia meminta Kapolri memberikan penegakan hukum yang tegas kepada semua pihak yang membakar hutan dan lahan, baik itu milik masyarakat dan korporasi.

Jokowi menegaskan jangan sampai peristiwa karhutla seperti pada 2015 yang lalu terulang, karena hal itu akan membuat malu Indonesia di mata ASEAN.

"Jangan sampai kita ini malu di ASEAN Summit, pertemuan negara-negara ASEAN ada 1, 2, 3 negara yang membicarakan lagi soal ini. 5 tahun ini udahh enggak ada. Jangan sampai dibuat ada lagi," kata Jokowi.