Mahfud MD: Tak Ada Hukum yang Larang Orang Maju Pilkada karena Nepotisme

Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Rahmat Utomo/kumparan

Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa dalam sistem pilkada yang dijalankan Indonesia kerap berdampak pada nepotisme. Hal itu pun sempat dikritik sejumlah pihak.

Kendati demikian, dilihat dari sistem nepotisme tersebut, Mahfud menegaskan bahwa tak ada hukum yang melarang seseorang mencalonkan diri. Apalagi, jika kerabat dari calon tersebut merupakan pejabat publik sebelumnya.

"Pertama soal nepotisme, ada kritik pilkada sekarang mengandung nepotisme, mungkin kita sebagian besar enggak suka dengan nepotisme," kata Mahfud dalam Webinar Pilkada Konsolidasi Demokrasi Lokal, Sabtu (5/9).

"Tapi harus kita katakan tidak ada jalan hukum/konstitusi yang bisa menghalangi orang itu mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun," lanjutnya.

Bahkan, hal itu pun tak bisa didapatkan dalam hukum di dunia sekaligus. Sebab, orang yang mencalonkan diri dalam pilkada merupakan hak mereka masing-masing.

"Mana ada di dunia ini orang melarang mencalonkan diri hanya karena kakaknya bupati," ujarnya.

Sejauh ini, Mahfud pun mencontohkan bahwa niat nepotisme tak melulu buruk. Ada juga yang berniat baik. Mahfud lantas mencontohkan seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan.

"Dulu di Kabupaten Bangkalan ada yang mau mencalonkan diri karena kakaknya memimpin tidak baik. Jadi belum tentu orang nepotisme itu niatnya selalu jelek. Tapi lebih dari itu memang enggak ada jalan hukum melarangnya," ujarnya.

"Kalau di bidang politik seperti itu saya kira di mana-mana gak bisa dihalangi oleh hukum dan konstitusi di seluruh dunia. Kita mau melarangnya gimana, enggak bisa, akan terjadi pelanggaran HAM," katanya.

Ke depan, jika ada pihak-pihak yang tak menyukainya maka dia mengembalikan pada kesadaran moral masing-masing. Termasuk apakah nanti akan memilih calon tersebut atau tidak.

"Kalau enggak suka ya kesadaran moral masing-masing saja. Perjuangannya, perjuangan politik dan moral kampanye gitu agar jangan ini jangan itu tapi kalau melarang enggak bisa, ini fakta yang kita hadapi," ucapnya.