Mahfud MD: Tak Ada Rencana Revisi PP 99/2012 untuk Bebaskan Napi Korupsi

Ilustrasi ruang tahanan KPK Foto: Instagram/ @official.kpk

Langkah Kemenkumham membebaskan sekitar 30 ribu lebih narapidana sebagai pencegahan penyebaran virus corona, khususnya di lapas dan rutan, menuai polemik. Terlebih, muncul usulan revisi PP 99/2012 agar bisa turut membebaskan napi kasus korupsi yang menuai kritik luas.

Menkopolhukam Mahfud MD pun mengklarifikasi tak ada rencana pemerintah merevisi PP 99/2012 yang mengatur pembatasan remisi bagi koruptor. Sehingga, tak ada pula rencana membebaskan koruptor demi pencegahan penyebaran virus corona.

"Agar clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 Tahun 2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi juga terhadap teroris, juga tidak ada terhadap bandar narkoba," ungkap Mahfud MD dalam siaran persnya, Sabtu (4/4).

Menkopolhukam, Mahfud MD, menyampaikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (11/3). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Dia mengatakan pemerintah tetap memegang teguh kebijakan PP 99/2012 yang dibuat masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah tak ada niatan mengubah PP tersebut.

"Jadi tidak ada sampai hari ini itu rencana memberikan pembebasan bersyarat kepada napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba, tidak ada," tegasnya.

Terlebih, ia menilai napi korupsi sudah sejak lama melakukan physical distancing, karena ruangannya terpisah dengan yang lain.

"Karena alasannya, PP-nya itu pertama khusus sudah ada bahwa itu berbeda dengan napi yang lain. Lalu yang kedua tindak pidana korupsi itu tidak uyuk-uyukan (desak-desakan) juga sih tempatnya, sudah bisa melakukan physical distancing. Malah diisolasi di sana lebih bagus daripada di rumah," ucapnya.

--------

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!