Mahfud MD Tanggapi Aktor Intelektual di Balik 2 Polisi Penyerang Novel

Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) dalam acara refleksi akhir tahun Kemonkopolhukam di Bakso Boedjangan, Jakarta Pusat, Kamis (26/12). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Polri telah menangkap dua tersangka kasus penyiraman kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Namun, masih banyak pihak yang menuntut agar polisi menguak aktor intelektual di balik penyerangan tersebut.

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan tanggapannya terkait dugaan tersebut. Ia mengaku dirinya tidak mengetahui soal aktor intelektual di balik peristiwa itu.

"Enggak tahu saya, tanya (kok) ke saya. Saya bukan penyidik," kata Mahfud di kantor Kemenkopolhukam, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/12).

Kronologi penyiraman air keras Novel Baswedan Foto: Bagus Permadi/kumparan

Sebelumnya, pengacara Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa, meminta Polri mengungkap otak kasus penyiraman air keras terhadap kliennya. Menurutnya, tak cukup hanya dua pelaku penyerangan alias aktor lapangan yang ditangkap.

"Kepolisian harus segera mengungkap jenderal dan aktor intelektual lain yang terlibat dalam kasus penyiraman dan tidak berhenti pada pelaku lapangan," ujar Alghiffari dalam siaran pers, Jumat (27/12).

Alghiffari meyakini ada aktor intelektual di dalam kasus penyiraman air keras yang terjadi 11 April 2017. Terlebih, Tim Gabungan bentukan Polri sebelumnya menyatakan serangan terhadap Novel Baswedan berhubungan dengan pekerjaan penyidik KPK.

Mahfud MD dan Kepala Bakamla Taufiq di kantor Bakamla, Senin (30/12). Foto: Abyan Faisal Putratama/kumparan

"KPK menangani kasus-kasus besar, sesuai UU KPK, sehingga tidak mungkin pelaku hanya berhenti di dua orang ini. Oleh karena itu perlu penyidikan lebih lanjut hubungan dua orang yang saat ini ditangkap dengan kasus yang ditangani Novel/KPK," ucapnya.

Dirinya juga meminta kepolisian mengungkap secara jelas motif penyerang. Ia menegaskan jangan sampai kedua pelaku yang telah ditangkap hanyalah orang yang sengaja 'pasang badan' untuk menutupi aktor intelektualnya.

"Oleh karena itu Polri harus membuktikan pengakuan yang bersangkutan kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi kunci di lapangan," pungkasnya.