Mahfud MD Tanggapi OTT Edhy Prabowo: Pemerintah Dukung KPK

Menkopolhukam Mahfud MD menggelar rapat terbatas bersama TGPF kasus penyerangan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Foto: Humas Kemenkopolhukam

KPK menggelar operasi tangkap tangan di beberapa lokasi pada Rabu (25/11) malam.

Dalam operasi senyap tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, ditangkap bersama 16 orang lain termasuk istrinya, Iis Rosita Dewi dan beberapa pejabat KKP. OTT diduga terkait penetapan calon eksportir benih lobster.

Menko Polhukam, Mahfud MD, turut berkomentar mengenai penangkapan Edhy Prabowo. Mahfud menyatakan pihaknya belum mengetahui pasti perkara yang menjerat Edhy.

Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tak akan melakukan intervensi apa pun terkait proses hukum yang berjalan di KPK. Mahfud menyatakan pemerintah mendukung KPK memproses kasus ini secara hukum.

"Sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Edhy Prabowo, sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK," ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/11).

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat Raker Komisi IX DPR RI, Jakarta (12/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan

"Tapi apa pun alasannya, pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silakan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku," sambungnya.

Ia memastikan pemerintah akan mendukung seluruh langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Terlebih, kata Mahfud, Presiden Jokowi berulangkali menyatakan siap memfasilitasi KPK dalam kerja pemberantasan korupsi.

"Selama ini pun pemerintah memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu," kata Mahfud.

Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita sejumlah barang yang diduga terkait perkara, termasuk kartu debit ATM.

Edhy dkk tengah diperiksa secara intensif. Status hukumnya beserta pihak lain yang ikut diciduk akan diumumkan dalam konferensi pers.