Mahfud MD: Ulah Bjorka Mengingatkan Kita Bangun Sistem Siber Lebih Canggih

Konferensi Pers Menko Polhukam Mahfud MD Bahas Keamanan Siber Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Menkopolhukam Mahfud MD menggelar rapat bersama Kominfo dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) terkait kebocoran data yang dilakukan hacker Bjorka yang mendapat perhatian publik akhir-akhir ini.

Mahfud mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya, data yang bocor merupakan data yang bersifat umum. Ia juga menyebut, Bjorka tidak memiliki kemampuan untuk membobol data-data yang sulit.

"Nah, kemudian kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan gambaran-gambaran siapa dan di mananya itu. Kita sudah punya alat untuk melacak itu semua," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (14/9).

Mahfud juga mengatakan pembentukan Tim Emergency Response dengan tujuan agar Indonesia ke depan membangun sistem informasi yang lebih canggih dan kuat.

"Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih, lalu yang kedua dalam sebulan ke depan itu kira-kira akan ada pengundangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP di tingkat... berarti tinggal Tingkat II itu pengesahan di paripurna, bahkan ada pembahasan substansi," ungkapnya.

Ia menyebut, UU PDP akan memuat arahan pembentukan tim yang bekerja untuk keamanan siber, di antaranya untuk mengamankan data masyarakat dan data yang sifatnya rahasia.

"Sampai sekarang belum ada, sampai detik ini. Tapi kita akan menjadikan ini sebagai peluang kita, sebagai pengingat kepada kita semua untuk sama-sama berhati-hati," jelasnya.

Sementara Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan, serangan siber yang dilakukan terhadap sistem elektronik private. Sehingga sistem elektronik private diminta memastikan keamanan data di sistemnya.

"Memastikan teknologinya terus di-update, ditingkatkan, memastikan tata kelola, dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli, memastikan sumber daya manusia teknologi digital dan enkripsi itu betul-betul kuat dan memadai," tuturnya.

Plate pun meminta penyelenggara sistem elektronik private tidak lengah dan selalu berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu jika ada dugaan pembobolan data.

"Dan juga berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapat masukan dan input sehingga bisa menjaga sistem elektroniknya dengan baik, dan dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang ada pada sistem elektroniknya masing-masing," pungkasnya.