Mahfud Sebut Era Jokowi Infrastruktur Maju tapi BUMN-nya Kolaps karena Koruptor

11 Januari 2024 8:32 WIB
·
waktu baca 2 menit
Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD saat doorstop setelah menghadiri Deklarasi Pemuda GAMA Pantura di GOR Dharma Ayu Indramayu, Senin (8/1/2024). Foto: Panji Asmara/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD saat doorstop setelah menghadiri Deklarasi Pemuda GAMA Pantura di GOR Dharma Ayu Indramayu, Senin (8/1/2024). Foto: Panji Asmara/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD menggelar acara 'Tabrak Prof' di Warkop Sedulur Tunggal Kopi (STK) Ngagel, Surabaya, Rabu (10/1).
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan itu, seorang pria bernama Reza meminta agar Mahfud membersihkan oknum-oknum yang korupsi di lingkungan Kementerian BUMN.
"Yang sekarang di Kementerian BUMN, ada yang mitra BUMN itu harus dibersihkan. Kenapa? Karena kita rasa mitra BUMN ini yang bermain itu orang-orang BUMN. Kalau itu konkret saya rasa saya sebagai pemuda Surabaya, saya mengharapkan ada reformasi birokrasi terutama dalam BUMN," ujar Reza.
Lantas, Mahfud mengungkapkan banyak korupsi di lingkungan BUMN, khususnya bagian infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Terkait mitra BUMN, okelah nanti kita perbaiki, banyak korupsi-korupsi di BUMN. Bahkan mungkin tidak banyak yang dengar," ungkapnya.
"Di Indonesia itu infrastruktur luar biasa maju, di era dua pemerintahan Pak Jokowi banyak (pembangunan)," tambahnya.
Ilustrasi Korupsi. Foto: Indra Fauzi/kumparan
Ia mengatakan bahwa beberapa BUMN di bidang infrastruktur saat ini banyak yang bangkrut atau rugi akibat korupsi.
ADVERTISEMENT
"Tapi tahu nggak, BUMN yang kolaps sekarang adalah BUMN yang mengurusi infrastruktur, kolaps semua. Koruptor di sana, banyak yang merugi, loh infrastruktur besarnya uang dari mana? Itungannya saja rugi," katanya.
Untuk itu, apabila dirinya terpilih menjadi wakil presiden, Mahfud akan membersihkan korupsi di Indonesia.
"Yang akan 'ditabrak' tentu saja pertama korupsi dan pelanggaran hukum. Itu hukum harus ditegakkan untuk kesejahteraan rakyat," kata pria yang juga Menko Polhukam itu.
"Orang bicara semua itu kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi. Kalau hukum tidak tegak itu semua ndak ada gunanya semua itu, hanya akan dikorupsi lagi. Oleh sebab itu saya katakan, hei anak-anak muda, saya 'tabrak'. Mundur wir," tambahnya.