Mardani: Jokowi Jangan Umbar Emosi, Reshuffle Menteri Saja Kalau Tak Puas

4 Agustus 2020 16:02 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rapat terbatas perdana Presiden Joko Widodo bersama menteri kabinet Indonesia Maju menggunakan pembatas dari kaca akrilik di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8).  Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris
zoom-in-whitePerbesar
Rapat terbatas perdana Presiden Joko Widodo bersama menteri kabinet Indonesia Maju menggunakan pembatas dari kaca akrilik di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi kembali menyentil kinerja para menteri yang dinilai tak paham prioritas dan belum memiliki aura krisis pandemi corona dalam ratas Senin (3/8).
ADVERTISEMENT
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, sebaiknya Presiden mulai mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan kinerja para menteri Jokowi tak berubah meski sempat diancam reshuffle kabinet beberapa waktu lalu.
"Pak Jokowi mestinya berpikir apa penyebab para menteri sudah berkali-kali dimarahi tapi belum juga berubah. Pertama, mulailah melihat akar masalahnya. Kalau disuruh lari tapi kakinya diikat, yang enggak akan bisa lari," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (4/8).
"Mau dimarahi seratus kali juga tidak bergerak. Potong atau selesaikan akar masalahnya. Bisa regulasi, bisa juga kapasitas menterinya," sambung Mardani.
Menurut Mardani, kemarahan Jokowi berulang kali terkait kinerja menteri yang disampaikan ke publik tak elok dilakukan. Sebagai kepala negara, kata dia, seharusnya Jokowi langsung bertindak, tanpa selalu mengumbar emosinya.
ADVERTISEMENT
Mardani Ali Sera. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Anggota komisi II DPR Fraksi PKS itu pun menuturkan apabila tak puas dengan kinerja menteri, Jokowi memiliki hak untuk melakukan reshuffle kabinet. Sebaiknya langkah itu diambil daripada hanya mengeluh.
"Reshuffle hak prerogatif kok. Kecuali Pak Presiden takut. Jadi bukannya ambil aksi malah reaktif," sebutnya.
Lebih lanjut, kata dia, Jokowi harus memiliki indikator performa setiap menteri agar menjadi bahan evaluasi.
"Kedua, buat KPI (Key Performance Indicator) yang jelas. Disuruh lari tapi ke mana dan buat apa? Tanpa KPI tidak bisa seseorang secara adil dinilai. Tetapkan KPI. Walau mestinya semua tahu karena ini sudah masuk bulan ke-10," pungkas Mardani.