Mardani Kritik Firli Bahuri Nonaktifkan Novel Baswedan Dkk: Apa Ada Pesanan?

Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri memutuskan menonaktifkan penyidik senior KPK Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya. Mereka dinonaktifkan setelah tidak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi ASN.

Keputusan Firli Bahuri itu menuai kritikan dari banyak pihak. Termasuk dari Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Ketua KPK, Firli Bahuri. Foto: KemenPAN RB

Mardani heran dengan keputusan Firli Bahuri. Ia mempertanyakan apakah ada pesanan sehingga terkesan terburu-buru menonaktifkan Novel dan 74 pegawai KPK lainnya.

"Ada apa dengan KPK? Apa ada pesanan? Tidak mengindahkan masukan dan kritikan, 75 pegawainya tidak menunggu lama di nonaktifkan," kata Mardani, Selasa (11/5).

Mardani menuturkan, keputusan Firli ini merupakan hal yang luar biasa. Sebab akan memicu polemik dan banyak pihak yang menyorotinya.

"Luar biasa," tutur Mardani.

Penyidik KPK Ambarita Damanik (tengah) bersama Novel Baswedan. Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Sebelumnya, 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan dinonaktifkan. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021.

SK ditetapkan pada 7 Mei 2021 dengan tertulis tanda tangan Pimpinan KPK Firli Bahuri. Sementara untuk salinan yang sah, ditandatangani oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Berikut rincian isi SK-nya:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.