Ma'ruf Amin Minta Kepala Daerah Bantu Kelola UMKM Milenial

9 Mei 2022 23:07 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Ma'aruf Amin saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Kartika Plaza, Bali, Senin (9/5/2022) malam. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Ma'aruf Amin saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Kartika Plaza, Bali, Senin (9/5/2022) malam. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Ma'aruf Amin meminta kepala daerah untuk memfasilitasi generasi muda atau milenial mendirikan UMKM. Hal ini untuk mengatasi ekonomi Indonesia yang terdampak COVID-19.
ADVERTISEMENT
"Ciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda," katanya saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Kartika Plaza, Bali, Senin (9/5) malam.
Beberapa bentuk dukungan terhadap UMKM lainnya adalah memberikan subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital.
Ma'ruf Amin juga membeberkan sejumlah strategi lainnya yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik imbas COVID-19 dan tekanan ekonomi global. Yakni mengoptimalkan penyerapan APBD.
"Saya minta penyerapan APBD dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat apalagi mengendap di bank-bank daerah," kata dia.
com-Ilustrasi UMKM Foto: Shutterstock
Selanjutnya, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, menguatkan daya beli masyarakat dan menggunakan produk dalam negeri.
ADVERTISEMENT
"Seluruh aparat Pemerintah Daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga produk buatan kita menjadi raja di rumah sendiri," kata dia.
Ma'ruf Amin juga meminta seluruh Aparatur Negeri Sipil (ASN) jujur dalam melayani kepentingan publik.
"Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi," kata dia.