news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Ma'ruf Amin Pimpin Rapat soal Pemutakhiran DTKS, Bakal Bentuk Tim Pengawas Data

25 Juni 2020 18:51 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka acara seminar Terkait sistem pembelajaran di Madrasah Diniyah. Foto: Setwapres-KIP
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka acara seminar Terkait sistem pembelajaran di Madrasah Diniyah. Foto: Setwapres-KIP
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat Konsolidasi Data Kemiskinan di Kantor Wapres, Jakarta. Dalam rapat itu, Ma'ruf menyampaikan perlunya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi lapangan secara nasional.
ADVERTISEMENT
"Dalam melakukan verifikasi lapangan ini sebaiknya dilakukan menggunakan metodologi seperti yang dilakukan BPS pada tahun 2015, termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa/kelurahan," kata Ma'ruf dalam keterangannya, Kamis (25/6).
Ma'ruf mengatakan, verifikasi tersebut membutuhkan data awal yang dapat berasal dari DTKS yang ada dan data yang telah terkumpul dari berbagai daerah.
"Perlu segera dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasional, sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis/real time," jelasnya.
Kementerian Sosial salurkan bantuan sosial (bansos) untuk lanjut usia (lansia) terdampak pandemi corona di 5 provinsi. Foto: Kemensos
Dengan mekanisme ini, masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan sosial dapat mendaftar. Baik datang langsung atau melalui aplikasi.
"Sudah tentu mereka harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk bisa dimasukan ke dalam basis data," tuturnya.
Ma'ruf menilai, best practice tata kelola data perlindungan sosial di negara lain adalah dengan membagi pengelolaan data perlindungan sosial menjadi social registry dan beneficiary registry.
ADVERTISEMENT
"Saya ingin Menko PMK dan Kepala BAPPENAS melakukan kajian tentang hal ini dan melaporkannya kepada saya," tegasnya.
Tidak hanya itu, Ma'ruf juga mengatakan data perlindungan sosial merupakan data yang sangat berharga bagi suatu negara. Sehingga diperlukan tata kelola pengawasan yang baik.
"Saya mendengar dulu ada yang disebut dengan POKJA Data. Saya ingin ada semacam tim pengawas, apapun itu namanya, tidak perlu terlalu formal. Tim inilah yang bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS sebelum DTKS ditanda tangani oleh Menteri Sosial. Silakan Menko PMK dan para menteri untuk memikirkannya," ujarnya.
Menutup rapat, Ma'ruf mengingatkan bahwa dalam pemutakhiran data, pendaftaran mandiri, maupun dalam penyaluran bantuan sosial itu sendiri tidak terlepas dari teknologi dan teknologi informasi tidak terlepas dari ketersediaan jaringan internet.
ADVERTISEMENT
"Saya ingin menyampaikan bahwa tersedianya jaringan internet secara bertahap ke seluruh pelosok tanah air perlu didukung," pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, hadir Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Juliari Batubara, Menteri Desa PTT Abdul Hakim Iskandar, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, dan Kepala BPS Suhariyanto.
===========
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona. Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.