Ma'ruf Amin Tegur Gubernur Zulkieflimansyah, Angka Kemiskinan di NTB Tinggi

19 Februari 2020 17:48 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2),  Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2), Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah bahwa angka kemiskinan di NTB begitu tinggi, di atas angka rata-rata nasional. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Universitas Mataram NTB.
ADVERTISEMENT
“Pak Gubernur, NTB ini masih di atas angka kemiskinan nasional. Jadi kalau nasional itu 9 persen, ternyata di NTB masih 14 persen. Padahal harus kita turunkan sampai 6 persen," kata Ma'ruf di hadapan Zulkieflimansyah, dilansir Antara, Rabu (19/2).
"Jadi memang harus ada upaya serius,” lanjut dia.
Selain kemiskinan, Ma'ruf juga menyoroti tingginya angka stunting atau kekerdilan anak yang diakibatkan gizi buruk, di NTB. Berdasarkan catatannya, angka stunting di sana mencapai 33 persen.
Ilustrasi anak stunting. Foto: Shutterstock
Angka itu lebih tinggi dari rata-rata nasional balita yang terkena stunting yang berada di angka 27,67 persen. Ma'ruf Amin meminta ada upaya serius dari Pemprov NTB terkait penanganan stunting.
“Ternyata stunting di NTB masih di atas angka nasional, 33 persen lebih. Oleh karena itu harus kita tekan, jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang terkena stunting, anak-anak yang kerdil, yang tidak tumbuh dengan semestinya,” ujar dia.
ADVERTISEMENT
“Saya ingin mengingatkan saja, bahwa selain menangkal radikalisme, kita juga punya tugas untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting, serta mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM),” ujarnya.
Tercatat, saat ini pemerintah memiliki anggaran lebih dari Rp 29 triliun untuk pencegahan stunting. Dana itu tersebar di berbagai kementerian dan lembaga dan belum termasuk anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah, belum lagi anggaran yang juga dialokasikan oleh dunia usaha dan masyarakat.
Terkait pengentasan kemiskinan, dalam RPJMN 2020-2024, ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7 persen (target moderat) hingga 6,5 persen (target optimis) pada akhir tahun 2024.