Ma'ruf Minta Menteri Kebut Pengurangan Kemiskinan dan Stunting

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) pimpin Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting, dan program dana desa. Foto: Dok. Setwapres

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kementerian dan lembaga terkait untuk segera memetakan strategi pengurangan kemiskinan dan angka stunting. Hal ini disampaikan Ma'ruf dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar, Selasa (11/2).

Rapat koordinasi dihadiri sejumlah menteri yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto; serta Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Ada juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; dan kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

"Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024," ujar Ma'ruf dalam rapat di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (11/2).

Selain itu, Ma'ruf meminta para menteri mengebut target tersebut demi memenuhi target RPJMN 2020-2024. Diketahui, dalam RPJMN 2020-2024, ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7 persen (target moderat) hingga 6,5 persen (target optimis) pada akhir tahun 2024.

Tak hanya mengurangi angka kemiskinan, pemerintah pun memperkirakan pada akhir tahun 2024 mendatang, jumlah penduduk miskin berada pada kisaran 18,34 juta hingga 19,75 juta. Angka tersebut mengartikan bahwa diperlukan penurunan jumlah penduduk miskin antara 5,04 sampai 6,45 juta dalam kurun waktu 2020 hingga 2024.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) pimpin Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting, dan program dana desa. Foto: Dok. Setwapres

Selain itu, pemerintah juga membahas strategi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan.

Upaya menurunkan beban pengeluaran ditempuh pemerintah melalui sejumlah cara di antaranya perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).

Selain mendorong penurunan angka kemiskinan, Ma'ruf juga menyampaikan rencana percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pemerintah lainnya.

Meskipun telah terjadi penurunan dari angka 30,8% tahun pada tahun 2018 menjadi 27,67% pada tahun 2019, angka prevalensi stunting itu masih dinilai cukup tinggi karena hampir satu dari tiga balita Indonesia masih mengalami stunting.

Atas dasar itu pula, kata Ma'ruf, Pemerintah telah menetapkan target penurunan stunting yang cukup ambisius sampai pada angka 14 persen pada akhir tahun 2024.

Diketahui, saat ini tercatat pemerintah memiliki anggaran lebih dari Rp 29 triliun untuk pencegahan stunting. Dana itu tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga dan belum termasuk anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, belum lagi anggaran yang juga dialokasikan oleh dunia usaha dan masyarakat.

"Tantangan terbesar dalam penercepatan penurunan stunting adalah melakukan konvergensi mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan intervensi di tingkat desa," ucap Ma'ruf.