Ma'ruf Sebut Larangan Ekspor Migor Langkah Sementara Jokowi Tekan Kelangkaan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmikan fasilitas riset BRIN. Foto: KIP

Presiden Jokowi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Larangan tersebut akan berlaku pada Kamis (28/4) merespons kelangkaan minyak goreng selama beberapa waktu terakhir.

Terkait upaya itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan keputusan yang diambil Jokowi adalah langkah sementara. Khususnya untuk mengatasi permasalahan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasaran saat ini.

"Yang penting jangan sampai langka atau harganya tinggi kemudian dalam rangka stabilitasi keadaan. Ini langkah sementara yang diambil oleh Presiden. Saya kira itu," ujar Ma'ruf kepada wartawan, Selasa (26/4).

Ma'ruf mengatakan, keputusan sementara yang disampaikan Jokowi merupakan hasil dari pembahasan dengan menteri terkait pada sidang kabinet. Nantinya keputusan itu akan dijalankan hingga target untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dapat tercapai.

"Saya kira itu sudah dibahas, ya, sudah menjadi keputusan di sidang kabinet. Ya, kepentingannya itu, kan, untuk kebaikan semua pihak, terutama kepentingan nasional kita atau kepentingan masyarakat. Nanti itu apabila kepentingan itu sudah terpenuhi mungkin nanti akan dievaluasi seperti apa," ucap Ma'ruf.

Petugas melayani pembelian minyak goreng curah ke sejumlah pengecer di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (8/4/2022). Foto: Adwit B Pramono/ANTARA FOTO

Target yang dimaksud adalah ketersediaan minyak goreng curah di lapangan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Kestabilan harga minyak goreng curah juga menjadi tujuan pemerintah melalui kebijakan tersebut.

"Tentu yang selama ini menjadi ukuran ekonomi lah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, untuk curah supaya itu tidak terganggu dan juga supply-nya banyak," ungkap Ma'ruf.

Kendati demikian, Ma'ruf tak dapat menjamin sampai kapan kebijakan larangan ekspor itu akan diberlakukan pemerintah. Yang pasti, pemerintah akan memastikan seluruh kepentingan pihak terkait dapat terjaga dan terpenuhi.

"Nah, targetnya sampai kapan kita lihat nanti. Saya kira pemerintah akan melihat. Ya, kita akan menjaga kepentingan seluruh pihak. Tidak hanya untuk kemudian akan menimbulkan kerugian di satu pihak. Itu langkah-langkah syok terapi itu kadang-kadang diperlukan pada suatu saat, tapi kemudian dilakukan evaluasi lagi. Saya kira itu," pungkasnya.