news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Ma'ruf Sebut RUU Ketahanan Keluarga Inisiatif DPR, Pemerintah Masih Kaji

21 Februari 2020 16:31 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Jumat (21/2). Foto: Dok. KIP
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Jumat (21/2). Foto: Dok. KIP
ADVERTISEMENT
Sejumlah pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga mendapatkan kritik karena dinilai terlalu memasuki ranah privat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan mengkaji seberapa pentingnya RUU tersebut untuk dibahas.
ADVERTISEMENT
"Ini kan inisiatif DPR, DPR dari berbagai fraksi ini inisiatif. Kami dari pemerintah tentu akan melihat seberapa urgensinya, seberapa DPR memberikan landasan berpikirnya buat apa, kemudian juga bagaimana tanggapan reaksi masyarakat," kata Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (21/2).
Ia akan menugaskan sejumlah menteri terkait untuk mengkaji usulan RUU Ketahanan Keluarga. Ma'ruf menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan masukkan dari masyarakat terkait RUU tersebut.
"Kami akan menugaskan menteri terkait untuk membahas RUU itu. Jadi kami hanya merespons saja baik dari inisiatif itu sendiri dan juga tentu dari opini publik," tuturnya.
"Saya kira itu, dan kami belum memberikan pendapat seperti apa," pungkasnya.
keselamatan dan perlindungan keluarga Foto: Shutterstock
RUU Ketahanan Keluarga merupakan usulan perseorangan yang terdiri dari 5 anggota DPR yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari PKS, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Ali Taher dari PAN, dan Endang Maria dari Golkar.
ADVERTISEMENT
RUU ini mendapatkan banyak kritik karena memuat sejumlah pasal kontroversial. Pasal-pasal tersebut di antaranya penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual (LGBT-BDSM), peran istri yang lebih pada urusan domestik, hingga soal donor sperma dan penyewaan rahim.
Hingga saat ini, baru dua fraksi yang menyatakan menolak RUU Ketahanan Keluarga, yaitu Golkar dan PPP.
Kapoksi Baleg Fraksi Golkar, Nurul Arifin, mengatakan pihaknya merasa kecolongan dengan adanya seorang kader yang ikut mengajukan RUU tersebut. Ia menyebut seharusnya Endang Maria berkonsultasi terlebih dahulu dengan fraksi.
Sementara, Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, kemungkinan besar PPP akan menolak RUU itu. Namun masih akan dibahas mendalam dalam panja.
"Kami dari F-PPP menolak. Apakah menolak keseluruhannya? Belum tentu. Kami akan mengkaji secara mendalam di tingkat panja, silahkan fraksi-fraksi bersikap, menyampaikan pandangan-pandangannya secara resmi," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
ADVERTISEMENT
"Tetapi kalau diteruskan semuanya, sepertinya tidak akan terjadi. Karena sudah menimbulkan penolakan-penolakan," tambahnya.