Ma'ruf soal Desakan Terawan Dicopot: Sebaiknya Tak Saling Menyalahkan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengikuti ratas yang dilakukan secara online dari Kantor Wapres. Foto: Dok. KIP

Koalisi Masyarakat Sipil meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dicopot karena dinilai gagal menyiapkan skema penanganan wabah virus corona (COVID-19) yang baik.

Terkait hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan keputusan mengganti menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia meminta masyarakat untuk tidak saling menyalahkan dalam situasi darurat saat ini.

"Tapi kalau menurut saya dalam situasi gawat seperti ini, dalam situasi di mana kita menghadapi ancaman wabah corona yang juga sudah mengancam dunia termasuk Indonesia, sebaiknya kita tidak saling menuduh, menuding, tidak saling menyalahkan," kata Ma'ruf dalam keterangannya, Rabu (18/3).

Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto saat forum pimpinan Redaksi terkait isu aktual di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (3/3). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

"Bahkan kita semestinya saling bahu membahu, bergandeng tangan, bersama bekerja sama bagaimana menghadapi ancaman virus corona ini," lanjutnya.

Ma'ruf meminta masyarakat untuk menjaga suasana tetap tenang. Pemerintah, kata dia, akan terus mengedukasi agar masyarakat memahami bahaya virus corona.

"Kita bersama mencari jalan, kemudian melakukan edukasi masyarakat supaya masyarakat paham tentang bagaimana bahayanya corona ini, bahayanya kalau orang itu kemudian menghadiri keramaian, ke tempat-tempat rekreasi pada saat sekarang ini, kemudian juga memeriksakan diri supaya dia bisa selamat. Jadi bekerja samalah untuk semua menenangkan masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, ada 4 poin yang disoroti Koalisi Masyarakat Sipil terkait bagaimana Terawan menangani masalah ini, yakni:

1. Pernyataan bahwa pasien yang sudah sembuh akan imun, di saat pengalaman negara lain menunjukkan sebaliknya;

2. Gagal mengkoordinasi RS agar sigap melakukan pemeriksaan dan penanganan COVID-19, termasuk memastikan ketersediaan dana/anggaran dan alat; dan juga menjaga mutu/kualitas kerja tenaga kesehatan, tenaga administrasi, pusat data dan informasi di RS, terutama di waktu krisis sekarang;

3. Masih dimonopolinya pemeriksaan sampel hasil tes swab di Litbangkes Jakarta yang memperlambat respons tanggap darurat;

4. Menggelar acara publik dan bukannya turut menerapkan social distancing.

“Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menkes Terawan dengan figur yang lebih paham kesehatan publik, punya kepekaan krisis, yang akan memandu kita melewati krisis kesehatan terburuk ini,” tuntut Koalisi.