Ma'ruf Tak Masalah Kepuasan Kinerja Rendah, Fokus Kerja di Sisa Masa Jabatan

27 April 2022 16:03 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmikan fasilitas riset BRIN. Foto: KIP
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmikan fasilitas riset BRIN. Foto: KIP
ADVERTISEMENT
Juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, memberikan tanggapan bicara terkait menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ma'ruf Amin.
ADVERTISEMENT
Masduki menuturkan, Ma'ruf tidak pernah merasa terintimidasi dengan hasil survei itu. Justru ia melihat dalam beberapa survei ada peningkatan kinerja.
"Wapres tidak merasa terintimidasi dengan menurunnya hasil survei. Begitupun tidak akan menepuk dada ketika hasil survei kepuasan publiknya meningkat," kata Masduki melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/4).
Sebelumnya, dalam survei Indikator Politik Indonesia tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin dinilai terlalu jauh.
Dalam beberapa kali survei, tingkat kepuasan kepada keduanya memiliki selisih di kisaran 15 persen.
Tingkat kepuasan publik terhadap Ma'ruf Amin per April 2022 berada di angka 45 persen. Jumlah itu turun dari survei terakhir pada Februari yang hampir menyentuh angka 57 persen.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 45 persen responden menyatakan tidak puas atau kurang puas terhadap Ma'ruf. Jumlahnya naik dari survei terakhir pada Februari di angka 41 persen.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Foto: KIP
Masduki menyebut, Ma'ruf memilih untuk menjadikan hasil tersebut sebagai masukan penting baginya. Naik dan turunnya kepuasan publik, menurut Masduki adalah sebuah dinamika.
ADVERTISEMENT
"Karena fluktuasi kepuasan publik tersebut dipengaruhi oleh persoalan bangsa secara siklikal," ucap Masduki.
Sebagai contoh, saat ini kepuasan publik menurun, menurut dia hal itu sangat mungkin dipengaruhi oleh permasalahan sulitnya minyak goreng, kenaikan harga BBM hingga kenaikan harga pangan. Rentetan permasalahan itu makin diperkeruh dengan isu penundaan Pilpres.
"Problem dan isu yang ada di tengah kehidupan bernegara itu, sangat wajar bila memberikan sentimen negatif terhadap pemerintah, yang dibuktikan dalam hasil survei," ucap dia.
Meski demikian, masyarakat memberikan apresiasi yang positif ketika pemerintah memberikan solusi konkret atas suatu permasalahan.
Warga bersepeda di kawasan Bundaran, Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (20/3/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto
Contohnya pada awal 2022, dari hasil survei Indikator Politik Indonesia kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai rekor tertinggi. Kepuasan terhadap Jokowi 71 persen dan Ma'ruf 57,6 persen.
ADVERTISEMENT
kala itu publik merasakan bagaimana pemerintah berhasil mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 secara signifikan. Termasuk makin dirasakannya pemulihan ekonomi.
"Survei Indikator juga menunjukkan bahwa Presiden dan Wapres bekerja dalam irama yang sama. Ketika kepuasan publik naik, keduanya bersama, begitupun ketika turun. Sama-sama turun," ungkap Masduki.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin tinjau fasilitas riset BRIN. Foto: KIP
Masduki meyakini, kepuasan publik akan kembali meningkat, seiring dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
"Justru tidak wajar bila kepuasan publik terhadap Wapres lebih tinggi dari Presiden. Wapres itu tidak memiliki fungsi eksekutoral, fungsinya hanya koordinasi," kata Masduki.
"Hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, eksekusinya ada di kementerian," lanjutnya.
Lebih lanjut, Masduki menegaskan Ma'ruf tak akan ambil pusing dengan hasil survei tersebut. Ia memastikan Wapres hanya akan berkonsentrasi untuk bekerja sebaik mungkin dalam sisa 2 tahun masa kerjanya di pemerintahan.
ADVERTISEMENT
"Yang pasti dalam sisa waktu 2 tahun masa dinasnya, Wapres fokus menyelesaikan tugas-tugas sesuai mandat yang diembannya. Seperti pengembangan ekonomi syariah, penanganan kemiskinan/stunting, pembangunan kesejahteraan papua, menuntaskan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penguatan UMKM, hingga moderasi beragama," pungkasnya.