Ma'ruf Tutup Rakornas Kepala Daerah, Bahas Kemiskinan hingga UMKM

13 November 2019 21:46 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Rakornas Indonesia Maju di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11). Foto: Fanny Kusumawardhai/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Rakornas Indonesia Maju di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11). Foto: Fanny Kusumawardhai/kumparan
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menutup Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di SICC, Sentul City, Bogor. Ada sejumlah hal yang disampaikan Ma'ruf saat bertemu para kepala daerah tersebut, mulai dari kemiskinan hingga UMKM.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Meski angka kemiskinan satu digit, yakni 9,41 persen, pemerintah tidak boleh berpuas diri dan lengah.
"Kita tak boleh puas diri, penurunan tingkat kemiskinan lebih cepat lagi dan berlangsung menyeluruh. Meski tingkat kemiskinan 1 digit, tapi kemiskinan cukup besar, sekitar 25 juta," kata Ma'ruf saat menutup Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di SICC, Sentul, Rabu (13/11).
Ma'ruf dalam kegiatan tersebut tampak didampingi Mendagri Tito Karnavian dan Jaksa Agung ST Burhanudin. Selain kemiskinan, sektor UMKM juga dibahas Ma'ruf.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Rakornas Indonesia Maju di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11). Foto: Fanny Kusumawardhai/kumparan
Dia menilai produktivitas usaha mikro dan kecil dalam negeri masih sangat rendah. Saat ini secara nasional, jumlah unit usaha mikro kecil sebesar 98,7 persen dan menyerap 75,3 persen dari jumlah pekerja secara keseluruhan.
ADVERTISEMENT
Rendahnya produktivitas usaha mikro kecil tersebut disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya pemanfaatan teknologi, akses bahan baku, pemasaran, hingga akses permodalan.
"Produktivitas usaha mikro kecil terendah tak mampu hasilkan nilai tambah tak sejahterakan masyarakat bawah. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu berkelanjutan," kata Ma'ruf.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di Rakornas Indonesia Maju di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11). Foto: Fanny Kusumawardhai/kumparan
Untuk mengentaskan masalah itu, Ma'ruf menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah bisa melakukan sejumlah cara. Misalnya mempermudah perizinan hingga akses permodalan.
"Keuangan berbasis bank dan mikro agar dapat memudahkan usaha mikro kecil untuk memperoleh pembiayaan. Ketiga penyederhanaan atau mungkin penghapusan izin regulasi menghambat usaha mikro kecil, karena banyak pengurusan izin menghambat usaha mikro kecil," ucapnya.