Masinton hingga Ribka Tjiptaning Tak Lolos Senayan, PDIP Pasang Badan Lewat MK

Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan, pihaknya akan pasang badan terhadap sejumlah caleg partai vokal yang berpotensi tidak lolos ke parlemen.

Sejumlah caleg PDIP yang terkenal vokal dan kehilangan banyak suara yakni Ribka Tjiptaning, incumbent DPR RI dari Dapil Jawa Barat lV hingga Masinton Pasaribu dari Dapil Jakarta II.

Hasto menyebut tak menutup kemungkinan sejumlah caleg PDIP yang kerap mengkritisi sikap politik Jokowi suaranya dilucuti. Namun, ditegaskan Hasto, dugaan itu harus dibuktikan lewat gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Secara empiris memang itu betul,tapi harus dibuktikan dan kami akan berjuang untuk membela kader-kader kami yang selama ini kritis di dalam menjalankan tugas demokrasinya, termasuk Ibu Endah, Ketua DPC PDI Perjuangan di Gunung Kidul,” kata Hasto di Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Hasto menuturkan salah satu bukti empiris adanya operasi politik menjegal caleg PDIP tidak hanya dialami Ribka Tjiptaning tetapi juga Ketua DPC PDIP di Gunung Kidul, Yogyakarta, Endah Subekti Kuntariningsih.

Endah sempat menentang penurunan bendera PDIP saat Jokowi berkunjung ke Gunung Kidul beberapa waktu lalu.

“Saat pemilu 2019 dia (Endah) suara terbanyak, tiba-tiba ada operasi yang dilakukan secara sistematik hanya karena keberanian dia di dalam menentang upaya menurunkan bendera-bendera PDI Perjuangan ketika Presiden Jokowi datang ke Gunung Kidul,” ungkapnya.

“Ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis,” tambah Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadiri undangan Front Penyelemat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) melawan kecurangan pemilu, Sabtu (9/3/2024). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Lebih lanjut Hasto mengingatkan jika DPR RI hanya diisi oleh legislator yang tunduk pada kekuasaan maka hal itu akan membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Ketika nantinya DPR hanya diisi oleh mereka-mereka yang sekadar tunduk pada kekuatan intimidasi yang nantinya bisa bergeser semakin represif, yaitu bahaya bagi demokrasi kita,” tutup Hasto.