Masinton Singgung Menteri yang Kebelet Nyapres: Reshuffle Harus Segera Dilakukan

11 Juni 2022 12:38 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kabar reshuffle kabinet Presiden Jokowi kembali mencuat dan disebut akan dilakukan pada bulan Juni ini. Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai reshuffle harus segera dilakukan Jokowi.
ADVERTISEMENT
"Jadi saya lihat memang harus segera dilakukan lah itu dilakukan reshuffle. Jadi reshuffle ini jangan sebagai sebuah wacana saja," kata Masinton dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Jangan Pegel Nunggu Reshuffle', Sabtu (11/6).
Masinton mengatakan salah satu alasan reshuffle harus dilakukan karena banyak menteri yang tak fokus bekerja dan lebih mengutamakan mempersiapkan diri untuk 2024.
"Kita melihat ada beberapa menteri itu sudah tidak fokus lagi pada kerja-kerjanya. Kalau dia bekerja di kementeriannya itu sudah lagi bukan dalam konteks memperkuat dan membangun sistem yang kokoh atau mengevaluasi atau apalah ya kinerja kementeriannya," kata dia.
"Tapi lebih mudah pada penggunaan sarana, sarana dan prasarana lembaga kementerian tersebut untuk memoles-memoles diri," lanjutnya.
Menurutnya, saat ini banyak menteri yang memoles diri karena sangat ingin menjadi capres 2024. Padahal, kata dia, ada menteri yang bukan berasal dari parpol namun sangat ingin menjadi capres.
ADVERTISEMENT
"Ada menteri yang pengin nyalon, kebelet nyalon. Ya kan sudah kebelet nyalon sudah mengunakan seluruh sumber daya itu bahkan sumber dana kali ya itu kegiatan-kegiatan yang menopang kenarsisannya tadi untuk nyalon itu padahal enggak ada partai politiknya itu," tutur anggota komisi XI DPR ini yang tak menyebut menteri yang dimaksud.
Selain itu, Masinton berpandangan menteri di bidang ekonomi juga perlu dievaluasi karena masalah harga minyak goreng yang belum stabil.
"Nah begitu pun dengan minyak goreng itu harus segera dievaluasi menurut saya. Tidak ada dalam kejadian ini menurut saya ini yang menjadi sejarah dalam Republik Indonesia merdeka tidak ada dalam satu masa periode pemerintahan terjadi rakyat ngantri berbulan-bulan enggak pernah ada," tutupnya.
ADVERTISEMENT