Massa Pendukung Habib Rizieq Datangi Balai Kota dan DPRD Kota Bogor
PerbesarADVERTISEMENT
Massa pendukung Habib Rizieq kembali mendatangi DPRD Bogor dan juga Kantor Wali Kota Bogor pada Jumat (11/6) petang. Ini merupakan kali kedua massa pendukung Habib Rizieq ke DPRD Bogor dan Kantor Wali Kota Bogor Bima Arya setelah sebelumnya pada 9 Juni.
ADVERTISEMENT
Mereka ini mengatasnamakan dari massa tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK). Mereka meminta Bima Arya dan Satgas COVID-19 Bogor mencabut laporan terkait Rumah Sakit Ummi.
Rumah Sakit (RS Ummi ) menjadi lokasi dirawatnya Imam FPI Habib Rizieq Syihab. Rumah sakit tersebut dilaporkan karena dianggap menghalangi petugas melakukan tes swab kepada pasien.
Pantauan di lokasi, massa yang sebelumnya mengelar aksi di depan Balai Kota Bogor depan Istana Kepresidenan Bogor dialihkan ke Gedung DPRD.
Massa kemudian melakukan long march dari Istana Bogor sampai di depan DPRD. Massa membawa sejumlah poster bertuliskan 'Stop Kriminalisasi Habaib'.
Penjagaan ketat pun dilakukan oleh aparat gabungan. "Kita orang Bogor cinta ulama, cinta habaib, oleh sebab itu kita bersama sama berkumpul di DPRD hanya ingin menyampaikan aspirasi rakyat Kota Bogor yang tidak sudi, tidak terima akan kriminalisasi ulama di Kota Bogor," kata Habib Muhammad Mahdi Assegaf saat berorasi di depan DPRD.
ADVERTISEMENT
Dalam aksi kali ini perwakilan massa yang diwakili Habib Muhammad Mahdi Assegaf bertemu dengan Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Forkopimda.
Sebelumnya, Bima Arya dan Forkopimda sudah menunggu massa dan melakukan salat Jumat di Gedung DPRD.
"Tadi malam kami Forkopimda berkoordinasi dengan Habib Mahdi di kediamannya, dan dalam kesempatan agar tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan publik maka pertemuan disepakati di gedung DPRD. Kami menerima menerima di DPRD perwakilannya saja. Saya bersedia asal terbatas dan protokol kesehatan tetap diperhatikan. Maksimal 10 orang perwakilannya di sini kami Forkopimda menerima," kata Bima.
Bima menyampaikan Satgas COVID-19 siap mendengarkan tuntutan yang akan disampaikan. Namun untuk tindak lanjutnya akan mendengar tuntutan massa.
"Kami siap mendengar dan berdialog. Tergantung semua sesuai dengan aturan hukum sesuai dengan kewenangan kami. Tentu semua paham ya kewenangan Wali Kota, Danrem, Kapolresta bagaimana," jelasnya.
ADVERTISEMENT
