May Day, Said Iqbal Pimpin Massa Partai Buruh Demo di KPU Tolak Politik Uang
PerbesarADVERTISEMENT
Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/5).
ADVERTISEMENT
Dari pantauan kumparan, pada pukul 12.15 WIB, massa aksi telah berkumpul di depan gedung KPU . Satu lajur Jalan Imam Bonjol dipakai oleh para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasinya.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, ada ratusan orang yang ikut aksi unjuk rasa ini yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya.
"Di Indonesia kita lakukan (unjuk rasa) pada tanggal 1 Mei dengan jumlah yang terbatas karena besok kemungkinan menjelang lebaran. Oleh karena itu, sekitar 200 sampai 300 orang dari Bogor, Jakarta, Depok dan Tangerang hadir pada hari ini sebagian juga dari Bekasi," kata Iqbal di lokasi.
Dia menuturkan, ada 3 tuntutan yang bakal disampaikan dalam aksi unjuk rasa kali ini. Isu yang diangkat masih sama dengan beberapa aksi unjuk rasa sebelumnya, yakni tentang Pemilu 2024.
"Dalam kesempatan May Day kali ini adalah meminta dan mengharapkan KPU untuk 3 hal isu yang disampaikan," kata Iqbal.
ADVERTISEMENT
"Pertama Pemilu jurdil, pemilu yang tidak jujur dan adil akan menghasilkan anggota legislatif, DPR, DPT, DPRD yang tidak akan berpihak pada kaum terpinggirkan atau kaum buruh," imbuhnya.
Selain itu, lanjut Iqbal, pihaknya juga menuntut KPU bertindak tegas dengan mendiskualifikasi partai politik yang terindikasi menggunakan politik uang.
"Pemilu yang menggunakan politik uang akan menghasilkan DPR RI, pemerintahan atau Presiden yang koruptif. Maka akan muncul produk-produk UU yang koruptif yang hanya mementingkan kepentingan para pemilik modal," tuturnya.
Tuntutan ketiga yaitu terkait penundaan pemilu. Sama dengan tuntutan dalam aksi demo sebelumnya.
"Ketiga, kita ingin memastikan dan meminta KPU jangan menggeser lagi pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024," tegasnya.
Dengan 3 tuntutan yang disampaikan ini, Iqbal berharap KPU dapat bersikap bijak dalam mengambil keputusan khususnya dalam persoalan pemilu.
ADVERTISEMENT
"Kita mendukung komisioner KPU harus berani, tidak boleh berasa dalam tekanan ketika mengambil keputusan untuk melaksanakan pemilu yang jurdil, untuk melawan politik uang diskualifikasi parpol dan juga untuk tidak menggeser pelaksanaan pemilu," pungkasnya.
