News
·
7 Juni 2021 18:46
·
waktu baca 3 menit

Mediasi Gagal, Gugatan Rp 56 M Tommy Soeharto Terkait Tol Desari Berlanjut

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Mediasi Gagal, Gugatan Rp 56 M Tommy Soeharto Terkait Tol Desari Berlanjut (539055)
searchPerbesar
Tommy Soeharto Foto: Reno Esnir/ANTARA
Gugatan putra bungsu Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, terhadap jajaran pemerintah terkait proyek Tol Depok-Antasari (Tol Desari) berlanjut. Tommy menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta pemerintah menghentikan penggusuran terhadap bangunan miliknya.
ADVERTISEMENT
Gugatan itu teregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. Gugatan tersebut didaftarkan sejak 12 November 2020 dan disidang secara perdana pada Senin (8/2).
Proses sidang diawali dengan mediasi yang sudah berlangsung pada 22 Maret 2021-6 Mei 2021. Hakim mediator dalam gugatan ini ialah Akhmad Sahyuti.
"Hasil Mediasi: Tidak Berhasil," dikutip dari situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (7/6).
Lantaran mediasi gagal, sidang pun berlanjut. Masih merujuk pada situs pengadilan, hari ini PN Jaksel menjadwalkan memanggil para pihak untuk pembacaan gugatan. Namun, belum ada penjelasan isi gugatan atau apakah sidang itu terlaksana.
Dalam gugatannya, Tommy yang diwakili kuasa hukumnya, Victor Simanjuntak, mengajukan beberapa poin petitum. Selain meminta proyek dihentikan, Tommy juga menuntut pemerintah membayar ganti rugi sebesar Rp 56,6 miliar.
ADVERTISEMENT
Adapun Tergugat I adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Tergugat Kedua; Kementerian PUPR, Kepala PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Desari, dan PT Citra Waspphutowa, Kantor Wilayah Pertanahan BPN DKI sebagai Tergugat III, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jaksel sebagai Tergugat IV dan PT Citra Waspphutowa sebagai Tergugat V.
Turut Tergugat, Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Kementerian Keuangan (KPP Pajak Pratama Jakarta Cilandak), PT Girder Indonesia.
Berikut petitum lengkap Tommy Soeharto:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Tergugat I s.d. Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad).
  3. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Nomor Penetapan PN JKT SEL No. 16/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2017 adalah batal dan tidak berlaku;
  4. Menyatakan perhitungan nilai ganti rugi objek berdasarkan penilaian yang dihitung Turut Tergugat I sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Nomor Penetapan PN JKT SEL No. 16/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2017 tidak sah dan cacat secara hukum;
  5. Menyatakan Bukti P-18 berupa Laporan Penilaian File No. : 00504/2.0032-00/PI/05/0151/1VIII/2020 Pengguna Laporan : H. Hutomo Mandala Putra, Jl. Cendana No. 12 RT. 002/RW.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tertanggal 28 Agustus 2020 adalah sah sebagai dasar hukum perhitungan dan pembayaran ganti rugi yang dilaksanakan Tergugat II dalam kerangka pembebasan Objek milik Penggugat berupa bangunan seluas bangunan Kantor (1.034 m2), bangunan Pos Jaga (15 m2), bangunan garasi (57 m2) beserta Sarana Pelengkap PENGGUGAT dan tanah milik Penggugat seluas 922 m2;
  6. Menetapkan atas Besaran Ganti Kerugian Materiil dan Immateriil oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat adalah sebesar Rp56.670.500.000,- (Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  7. Menghukum Tergugat II melaksanakan pembayaran penggantian kerugian materiil kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 34.190.500.000,- (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak perkara ini diputus yang rinciannya sebagai berikut:
ADVERTISEMENT
Tanah senilai Rp28.858.600.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) terhadap luasan 922 m2, per meternya seharga Rp31.300.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
Biaya Pengganti Baru terhadap bangunan yang di gusur senilai Rp. 5.075.100.000,- (Lima Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) terhadap:
  • Bangunan Kantor 1.034 m2 per meter Rp4.700.000
  • Bangunan Pos Jaga 15 m2 Per meter Rp 2.993.333,33
  • Bangunan 57 m2 per meter Rp 2.989.473,68,-
Biaya Pengganti terhadap Sarana Pelengkap senilai Rp. 256.800.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang masing-masing rincian identifikasi sebagai berikut :
ADVERTISEMENT
  • Biaya Pengganti Baru (Rp)
  • Listrik PLN 8.800 Watt
  • Air Sumur 1 Unit
  • Pagar depan, yang terbuat dari bata-bata diplester diaci dan dicat dengan pondasi beton bertulang tinggi + 2 Meter sebesar 91 M2
  • Halaman depan, terbuat dari konblok 531 M2
8. Menghukum Tergugat III melaksanakan pembayaran dwangsom kepada Penggugat berdasarkan Perintah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 997 K/Pdt/2017 tertanggal 13 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.443/PDT/2016/PT DKI tertanggal 30 Agustus 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 420/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal pada 14 Maret 2016 sebesar Rp12.480.000.000,- (Dua Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) selambat-lambatnya dilaksanakan 7 (Tujuh) hari sejak tanggal putusan atas gugatan ini dibacakan; dan
9. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selambat-lambatnya dilaksanakan 7 (Tujuh) hari sejak tanggal putusan atas gugatan ini dibacakan.
ADVERTISEMENT
10. Memerintahkan Tergugat II membayar penggantian hak milik Penggugat atas Objek akibat pembebasan Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak tanggal Putusan terhadap Gugatan ini ditetapkan;
11. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mematuhi isi putusan atas Gugatan ini dan terhadap Turut Tergugat II tidak mengenakan Pajak Penghasilan kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c PP 34/2016 terkait proyek Jalan Tol Depok – Antasari terhadap Bangunan dan Tanah milik Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik No. 666/Cilandak Barat dan Sertifikat Hak Milik No. 1827/Cilandak yang terkena pembebasan Proyek Tol Depok – Antasari.