Megawati Cetak Sejarah Lagi, Orang Pertama Jadi Ketua Dewan Pengarah di 2 Badan

30 April 2021 11:10 WIB
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
 Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kini menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Meski belum dilantik resmi oleh Presiden Jokowi, penunjukan Megawati ini menuai banyak kritik.
ADVERTISEMENT
Kepada kumparan, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan, alasan penunjukan ada Dewan Pengarah di lembaganya dan mengapa Megawati, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, harus rangkap jabatan.
Menurut dia, Megawati dipilih menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN demi menjaga agar lembaga ini sesuai dengan ideologi Pancasila. Di Indonesia, lembaga yang bertugas menjaga ideologi Pancasila adalah BPIP.
"Karena konteksnya, yang menjaga ideologi bangsa ini kan secara hukum di negara ini adalah BPIP. Jadilah otomatis ya ex officio saja," ujar Laksana kepada kumparan, Kamis (29/4).
"Riset dan pengetahuan ini bisa ke mana-mana. Misalnya bisa bikin bom nuklir atau kloning manusia. Dalam konteks untuk menjaga supaya pengetahuan ini tidak keluar dari ideologi Pancasila, makanya ada Dewan Pengarah yang dalam konteks itu adalah turut menjaga dari sisi eksternal," ujar dia.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, (BRIN), Laksana Tri Handoko. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Terlepas dari apa pun polemiknya, Megawati kembali mencetak sejarah. Setelah sebelumnya menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia, maka kini ia mencetak sejarah sebagai orang pertama yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah di dua lembaga yang berbeda, yaitu BRIN dan BPIP.
ADVERTISEMENT
Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, belum ada posisi Ketua Dewan Pengarah dijabat oleh orang yang sama.
Pengamat Kebijakan Politik Agus Pambagio menilai, harusnya sebagai lembaga riset, pejabat-pejabat BRIN tak seharusnya berlatar belakang politik. Hal ini terlepas dari Megawati atau siapa pun tokoh politiknya.
"Saya berharap bahwa BRIN ini jangan dipolitisir, jangan dipakai untuk urusan politis," kata Agus, Jumat (30/4).
Agus menilai BRIN bakal terdiri dari sederet ahli, profesor yang memiliki pengalaman di bidang riset dan inovasi. Sehingga, jika posisi Dewan Pengarah dijabat oleh tokoh politik maka bisa membuat BRIN tak berkembang atau lebih maju lagi.
"Kalau ketua dewan pengarahnya politisi, siapa pun dia saya tak hanya mengarah pada Megawati, itu susah tidak akan pernah maju menurut saya," tutup Agus.
ADVERTISEMENT