Megawati Ungkap Perannya Bentuk BMKG hingga KPK: Bukan Menyombongkan Diri

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmikan 25 Kantor PDIP secara virtual. Foto: Youtube/PDIP

Presiden RI Kelima RI Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional dalam rangka Hari Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang ke-74 yang digelar secara virtual, Kamis (29/7).

Dalam sambutannya, Megawati sempat menyinggung soal pentingnya menciptakan sebuah sistem antisipasi bencana yang bisa diterapkan oleh rakyat. Selain itu, ia meminta agar kepala daerah terjun ke lapangan ketika bencana terjadi.

Ia pun berharap, arahannya itu bisa dilaksanakan oleh BMKG. Dalam kesempatan itu, Megawati menyinggung dirinya sebagai orang yang berperan dalam lahirnya sederet lembaga mulai dari BMKG hingga KPK.

"Ini yang saya sampaikan sangat mudah untuk dilaksanakan segera ke lapangan. Karena saya sering sekali berhubungan dengan Ibu Dwikorita (Kepala BMKG). Dia sering menanyakan masukan dari saya," tambahnya.

Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: Shutter Stock

Lebih lanjut, Megawati juga menyinggung perannya dalam penguatan BMKG. Awalnya BMKG masih berada di bawah Kemenhub.

Padahal, harusnya BMKG menjadi lembaga tersendiri agar penanganan bencana menjadi lebih optimal.

"Saya terkejut karena waktu itu tempat yang sekarang disebut BMKG berada di Sub Dirjen kalau sekarang Kemenhub," ujarnya.

Kemudian, Megawati melaporkan pada Presiden Gus Dur agar BMKG diperkuat kewenangannya. Bahkan, saat itu, Megawati mengaku akan mengundurkan diri dari tugasnya sebagai Ketua Penanggulangan Bencana jika keberadaan BMKG tak diubah.

"Jadi singkat saya melaporkan hal ini kepada Presiden dan saya mengatakan kalau ini tidak diubah maka saya ingin mengundurkan diri dari tugas menjadi Ketua Penanggulangan Bencana," ujarnya.

"Saya sangat ingat Presiden bertanya kenapa demikian Bu? Artinya yang harus saya hadapi akan jadi sebuah proses yang lambat," ujarnya.

Hingga pada akhirnya keberadaan BMKG diperkuat dan menjadi satu badan atau lembaga yang berdiri sendiri. Tidak lagi berada di bawah Kementerian Perhubungan.