Melania Protes Nama Putranya Disebut di Sidang Pemakzulan Donald Trump

Presiden AS Donald Trump berjalan bersama putranya Barron dan Ibu Negara Melania Trump. Foto: REUTERS/Loren Elliott

Ibu Negara Amerika Serikat Melania protes nama putranya disinggung dalam sidang pemakzulan Presiden Donald Trump. Menurut dia, seharusnya anak-anak tidak dilibatkan dalam politik.

Nama Barron Trump muncul dalam sidang pemakzulan di Washington DC pada Rabu (4/12) waktu setempat. Yang menyebut namanya adalah saksi ahli dari Partai Demokrat, Pamela Karlan, Profesor Hukum Stanford Law School.

Saat itu, Karlan menyebut nama Barron untuk memberi contoh bahwa Konstitusi AS tidak sama dengan sistem monarki. Artinya, jabatan presiden yang disandang Trump tidak sama dengan raja yang berkuasa absolut dan tidak bisa diadili.

"Konstitusi menyebut tidak boleh ada gelar kebangsawanan. Jadi walau presiden bisa menamai putranya 'Barron', dia tidak bisa menjadikannya Baron," kata Karlan. Baron adalah gelar kebangsawanan Inggris.

Presiden AS Donald Trump berjalan bersama putranya Barron dan Ibu Negara Melania Trump. Foto: REUTERS/Tom Brenner

Perkataan Karlan menuai gelak tawa di ruang sidang. Tapi dia memicu kemarahan Melania. Menurut mantan model berdarah Slovenia ini, putranya yang berusia 13 tahun seharusnya tidak dilibatkan dalam politik.

Melalui Twitter, Melania mengecam Karlan yang dengan emosional menggunakan anak-anak untuk menyampaikan maksudnya. Tweet Melania tersebut lantas di-retweet oleh Trump.

"Anak kecil butuh privasi dan seharusnya tidak dilibatkan dalam politik. Pamela Karlan, kau seharusnya malu atas pelampiasan nafsumu di publik yang bias dan penuh amarah, dan menggunakan anak-anak untuk itu," kata ibu negara berusia 49 tahun itu di akun Twitternya dengan 12,7 juta pengikut.

Profesor Karlan tidak lama setelahnya, di sidang yang sama, menyampaikan permintaan maafnya. Dia mengakui salah menyinggung Barron di sidang tersebut.

"Saya ingin meminta maaf atas apa yang saya katakan sebelumnya soal putra presiden. Saya mengaku salah melakukan itu," kata Karlan.

Karlan dan dua saksi ahli lainnya menyatakan tindakan Trump yang memaksa Ukraina menyelidiki korupsi perusahaan minyak sebagai bentuk pelanggaran. Menurut mereka, Trump menyalahgunakan kekuasaan untuk menjatuhkan lawan politiknya, Joe Biden, dan layak dimakzulkan.