Melihat Peluang Ahok Menjadi Menteri Jokowi

4 Juli 2020 15:22 WIB
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto/Pool
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto/Pool
ADVERTISEMENT
Isu reshuffle kuat menerpa. Lebih lagi setelah Presiden Jokowi marah mengingatkan sejumlah menteri soal serapan anggaran.
ADVERTISEMENT
Di publik sudah beredar nama-nama menteri yang bakal direshuffle, termasuk yang bakal menggantikan. Satu nama yang muncul sebagai calon menteri yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kini menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Bagaimana peluang Ahok menjadi menteri di kabinet Jokowi? Konsultan Politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya punya analisis.
"Ya itu kan muncul dari survei nama-nama terkenal oleh masyarakat, ini kan ketika reshuffle dilempar jadi sesuatu yang generalis. Jadi yang dipilih berdasarkan popularitas, bias popularitas. Harusnya spesialis. Makanya muncul istilah teknokratis," kata pria yang akrab disapa Toto ini dalam diskusi Diskusi SOLUSI UNTUK NEGERI RESHUFFLE: Siapa Layak Digantikan dan Menggantikan yang digelar Rekat Anak Bangsa in partnership with ID Next Leader & Universitas Mahakarya Asia, Sabtu (4/7).
ADVERTISEMENT
Pria yang akrab disapa Toto sendiri menilai, bahwa reshuffle kabinet ini muncul ketika Jokowi kecewa dengan kerja kabinet. Apalagi ada video yang diupload pada pertengahan Juni lalu.
"Kalau saya menilai semua menteri, saya melakukan pelanggaran. Seharusnya yang berbicara ya pakar dalam ahli masing-masing bidang. Tapi sebagai warga dan ketakutan saya, Terawan (Menkes). Sikap Terawan diawal pandemi dan membaca hasil angka positif itu jelek. Itu sebagai warga negara," beber dia.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Foto: Rafyq panjaitan/kumparan