News12 Januari 2020 23:38

Memahami ZEEI dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna

Konten Redaksi kumparan
Memahami ZEEI dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna (1331183)
Perwira jaga KRI Usman Harun-359 mengamati radar navigasi saat melaksanakan patroli di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Polemik masuknya sejumlah kapal ikan asing China di perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang juga menebar jaring di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia mendapat sorotan sejumlah pihak. Salah satunya dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI).
ADVERTISEMENT
Chief Executive Officer IOJI Achmad Santosa menilai tindakan yang dilakukan oleh China jelas merupakan pelanggaran hukum. Menurutnya, ini bukan kali pertama mereka menangkap ikan di ZEE perairan Natuna Utara yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan 711.
Achmad mengatakan seharusnya China mematuhi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dalam Pasal 56 ayat 1 huruf a telah dijelaskan secara jelas mengenai hukum laut.
Berikut bunyi Pasal 56 ayat 1 huruf a
In the exclusive economic zone, the coastal State has: sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds.
ADVERTISEMENT
Achmad juga mengatakan Laut Natuna Utara adalah wilayah laut merupakan (ZEEI) karena masuk dalam rentang jarak 200 nautical miles dari garis dasar (baseline) sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 UNCLOS. Sehingga Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign rights) terhadap sumber daya alam di Laut Natuna Utara sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 56 ayat (1) huruf a.
"Indonesia telah menandatangani UNCLOS pada tanggal 10 Desember 1982 dan meratifikasinya tanggal 3 Februari 1986. Tiongkok juga telah menandatangani UNCLOS pada tanggal 10 Desember 1982 dan meratifikasinya pada tanggal 7 Juni 1996," kata Achmad dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/1).
"Oleh karena itu, baik Indonesia dan Tiongkok terikat pada ketentuan UNCLOS yaitu Indonesia secara mutlak memiliki sovereign rights di Laut Natuna Utara," tambahnya.
Memahami ZEEI dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna (1331184)
Foto udara suasana Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Sementara mengenai klaim China terkait nine-dash line yang berdasar sejarah perikanan 'the Permanent Court of Arbitration pada sengketa Filipina melawan China' sebagaimana tertera dalam paragraf 278 PCA Award Juli 2016, IOJI tidak mempermasalahkannya.
ADVERTISEMENT
Berikut bunyi Paragraf 278 PAC Award 12 Juli 2016:
China’s claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the ‘nine-dash line’ are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China’s maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein
"Klaim historic rights sahih saat hak yang dimaksud adalah hak selain dari yang diperbolehkan menurut freedom of the high seas. Intensnya kegiatan pelayaran dan perikanan oleh China di South China Sea dapat terjadi memang karena hak tersebut adalah hak segala bangsa dibawah konsep freedom of the high seas sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim secara eksklusif historic rights sebagaimana paragraf 269 dan 270 PCA Award 2016," jelas Achmad.
ADVERTISEMENT
Namun, IOJI meminta China menunjukkan bukti yang kuat untuk mengklaim historic rights. Setidaknya, ada tiga unsur bukti yang diperlukan, yakni (I) bahwa hak dimaksud telah dinikmati/dilaksanakan secara lama dan terus menerus, (II) bahwa selama pelaksanaan hak oleh negara tersebut, ia juga melarang dan mencegah negara lain untuk menikmati hak dimaksud.
Memahami ZEEI dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna (1331185)
Suasana di Natuna, Kepulauan Riau. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Lalu unsur (III) yakni negara lain menerima/setuju dengan larangan dan cegahan tersebut sebagaimana diatur dalam paragraf 270 dan 275 PCA Award 2016. Karena klaim nine-dash-line tidak sesuai dengan UNCLOS karena jauh melebihi batas zona maritim yang diatur dalam paragraf 261 PCA Award 2016.
"Pada faktanya, banyak negara yang melakukan kegiatan pelayaran dan perikanan di Laut China Selatan dan juga banyak negara memberikan keberatan atas klaim nine-dash line," ucap Achmad.
ADVERTISEMENT
"Dengan meratifikasi UNCLOS, hak-hak negara Tiongkok yang mungkin pernah mereka miliki di masa lampau dikesampingkan sebagaimana paragraf 262 PCA Award 2016," lanjutnya.
IOJI menilai, dengan meratifikasi UNCLOS, China telah melepas freedom of the high seas di Laut Natuna yang dulu dapat mereka nikmati (sebelum adanya UNCLOS). Karena wilayah Natuna kini menjadi ZEEI sesuai paragraf 271 PCA Award 2016.
"Berdasarkan poin di atas, hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara yang merupakan ZEEI adalah mutlak dan tidak terbantahkan," tegas Achmad.
Memahami ZEEI dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna (1331186)
Kapal Coast Guard China memotong haluan KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Meski Laut Natuna masuk ZEEI, Negara Lain Tetap Bisa Melintas
Meski perairan Natuna masuk dalam ZEEI, IOJI mengatakan negara lain tetap memiliki hak untuk melintas (freedom of navigation), melakukan penerbangan, membentangkan kabel bawah laut dan pipa, serta hak lainnya yang sesuai dengan UNCLOS dalam Pasal 58 ayat 1 Jo. Pasal 87 UNCLOS.
ADVERTISEMENT
"Penting untuk dicatat bahwa negara lain dimaksud dalam melaksanakan haknya wajib untuk menghormati Indonesia yang memiliki yurisdiksi di ZEEI Pasal 58 ayat 3 UNCLOS," kata Achmad.
Namun mengenai penangkapan ikan, IOJI memaparkan berdasarkan UNCLOS akses negara lain terhadap stok ikan di ZEEI hanya dapat terjadi melalui dua hal yaitu traditional fishing right serta adanya surplus allowable catch. Sementara mengenai traditional fishing right jelas dilarang.
Berdasarkan Pasal 62 UNCLOS, surplus allowable catch hanya dapat diberikan kepada negara lain jika memenuhi beberapa empat syarat, yaitu: (I) Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk menangkap seluruh allowable catch, (II) Akses terhadap surplus tersebut dirumuskan dalam sebuah perjanjian.
(III) Surplus ditujukan pertama-tama kepada land-locked States dan/atau geographically disadvantaged States, (IV) Sebelum membuat perjanjian, Indonesia perlu terlebih dahulu mempertimbangkan all relevant factors termasuk: signifikansi stok ikan yang akan dibuka aksesnya tersebut kepada perekonomian masyarakat dan kepentingan nasional lainnya, serta kebutuhan untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi.
ADVERTISEMENT
"Saat kapal-kapal berbendera Tiongkok melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara, keseluruhan syarat tersebut di atas jelas tidak dipenuhi. Dengan demikian, kegiatan penangkapan ikan oleh kapal perikanan berbendera Tiongkok di wilayah ZEEI jelas merupakan pelanggaran hukum," ucap Achmad.
IOJI mengatakan Pemerintah Indonesia, berdasarkan pasal 73 ayat 1 UNCLOS, dalam rangka melindungi hak berdaulatnya atas sumber daya ikan di Laut Natuna Utara berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Termasuk melakukan penangkapan kapal-kapal dimaksud dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah penegakan hukum.
Memahami ZEEI dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna (1331187)
Berbagai hasil tangkapan laut yang dijual di Pasar Ikan Ranai, di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Langkah Pemerintah RI Agar Kapal China Tak Kembali Mencuri Ikan di Laut Natuna
IOJI juga menyampaikan beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah agar kapal China tidak mengambil ikan di Laut Natuna. Langkah pertama yakni penguatan di bidang pengawasan dan penegakan hukum.
ADVERTISEMENT
IOJI meminta seluruh instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan sampai dengan ZEEI, yaitu TNI-AL, KKP, dan BAKAMLA perlu bersinergi dan melaksanakan coordinated patrol agar kehadiran kapal perang dan atau kapal resmi pemerintah dapat berlangsung secara terus menerus.
Masing-masing instansi pemerintah pasti memiliki tantangan dalam melaksanakan patroli di laut, misalnya keterbatasan anggaran dan kemampuan daya jelajah kapal di laut. Dengan coordinated patrol masing-masing instansi akan mampu menutupi kekurangan satu dan yang lainnya (komplimentasi).
"Masing-masing instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan pun harus memastikan ketersediaan anggaran agar coordinated patrol dapat terlaksana dengan maksimal," kata Achmad.
"Hari operasi kapal dari instansi-instansi tersebut di atas perlu dimaksimalkan untuk dapat mengawal hak berdaulat Indonesia di ZEEI 365 hari dalam satu tahun," tambahnya.
ADVERTISEMENT
Selain itu IOJI menuturkan pengurangan anggaran yang dapat mengurangi jumlah hari operasi alat-alat pengawasan harus dicegah semaksimal mungkin. Sinergi antar instansi harus dilakukan dalam bentuk pertukaran data dan informasi khususnya informasi mengenai deteksi kapal ikan asing baik dalam bentuk citra satelit, deteksi transmitter AIS/VMS, deteksi radar, dan lain-lain.
"Instansi yang melaksanakan patroli agar tidak takut untuk melakukan penangkapan kapal ikan asing yang melanggar, meski beberapa kali diintimidasi oleh China Coast Guard," ucap Ahmad.
IOJI juga ingin pengadilan menjatuhkan sanksi yang memberikan efek jera kepada kapal asing pelaku ilegal fishing termasuk menjatuhkan hukuman pemusnahan kapal. Pemusnahan kapal secara jelas memberikan efek jera kepada pelaku ilegal fishing.
Memahami ZEEI dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna (1331188)
Tren keberadaan kapal asing di Indonesia. Foto: Dok. Global Fishing Watch
IOJI menuturkan, pemerintah juga perlu mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZEEI Laut Natuna Utara. Berdasarkan data 8 Januari 2020, ada 812 kapal dengan berat kotor total 60.715 Gross Tonnage yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP 711.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, intensifikasi nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara dilakukan dengan tidak melampaui Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (total allowable catch) stok ikan di WPP 711. Pada 2017, berdasarkan Kepmen KP nomor 50 tahun 2017, potensi ikan di WPP 711 adalah 767.126 ton ikan/tahun dan total allowable catch di WPP 711 adalah 613.699 ton.
"Intensifikasi kegiatan nelayan di Laut Natuna Utara didukung pemerintah dengan berbagai cara antara lain, penyediaan subsidi bahan bakar, penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan serta akses ke pasar perikanan," ucap Achmad.
IOJI juga ingin nelayan asli Natuna mendapatkan perhatian lebih khusus untuk dapat terlibat dalam program intensifikasi ini salah satunya pendampingan pemerintah untuk pembentukan koperasi nelayan dan bantuan modal untuk pengadaan kapal penangkap ikan dengan ukuran besar 100 sampai 150 GT.
Memahami ZEEI dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna (1331189)
Sejumlah kapal nelayan bersandar di Pelabuhan lubuk Lumbang Pring, di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Sehingga dapat melakukan penangkapan ikan sampai batas terluar ZEEI di Laut Natuna Utara. Di lain sisi, dengan berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah, para nelayan wajib membantu pemerintah untuk dapat mengumpulkan informasi mengenai keberadaan kapal asing khususnya di wilayah batas terluar Laut Natuna Utara.
ADVERTISEMENT
"Untuk dapat mengumpulkan informasi tersebut, nelayan-nelayan diberikan pelatihan bela negara dan dilengkapi dengan teknologi memadai yang diperlukan misalnya kamera dan radio. Jalur pertukaran informasi dan komunikasi dapat dibangun antara instansi penegakan hukum dengan para nelayan dengan adanya teknologi ini," jelas Achmad.
Terakhir, IOJI upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dilakukan secara tegas dan konsisten. Pemerintah Indonesia harus terus melakukan persistent objection terhadap klaim nine-dash line yang terus digaungkan oleh China meski telah jelas dinyatakan bertentangan dengan UNCLOS oleh the Permanent Court of Arbitration.
"Menteri dan/atau pejabat setingkat menteri harus satu suara dan sejalan dengan sikap Presiden RI yang tidak akan berkompromi dengan Tiongkok," papar Achmad.
Terkait maraknya pemberitaan tentang Laut Natuna Utara belakangan ini, perlu ditegaskan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara kedaulatan (sovereignty) dengan hak berdaulat (sovereign rights) berdasarkan UNCLOS.
ADVERTISEMENT
Kedaulatan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UNCLOS berlaku di wilayah daratan, perairan pedalaman (internal waters), perairan kepulauan (archipelagic waters) dalam hal negara kepulauan, sampai pada laut teritorial yaitu sejauh 12 nautical mile dari garis dasar. Sovereign rights berlaku di wilayah ZEE berdasarkan Pasal 56 UNCLOS dan landas kontinen berdasarkan Pasal 77 ayat 1 UNCLOS.
Sementara penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan berbendera Tiongkok di Laut Natuna Utara adalah sebuah pelanggaran yang terjadi di Wilayah ZEEI (di luar 12 nautical mile laut teritorial) dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran kedaulatan.
Pemerintah RI perlu tegas untuk menindak ilegal fishing di wilayah ZEEI karena melanggar hak berdaulat Indonesia.
Memahami ZEEI dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna (1331190)
Potret udara pemukiman warga di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Tim Editor
drop-down
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white