Menanti Kedatangan Surya Darmadi, ke Kejagung atau KPK?

15 Agustus 2022 10:04
·
waktu baca 5 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Surya Darmadi. Foto: Apindo
zoom-in-whitePerbesar
Surya Darmadi. Foto: Apindo
ADVERTISEMENT
Buruan Kejaksaan Agung dan KPK, Surya Darmadi alias Apeng, berjanji akan datang ke Indonesia. Ia mengaku akan mengikuti proses hukum di kedua lembaga penegak hukum tersebut.
ADVERTISEMENT
Surya Darmadi berstatus tersangka di KPK dan Kejaksaan Agung dalam dua perkara terpisah. Keberadaan bos Duta Palma Group itu sempat tidak ditemukan karena dikabarkan berada di luar negeri.
Kabar terbaru, Surya Darmadi dikabarkan akan datang ke Indonesia pada hari ini, Senin (15/8). Hal itu diungkapkan oleh Juniver Girsang selaku pihak penasihat hukum dari anak Surya Darmadi, Adil Darmadi.
Juniver menyebut, rencana kedatangan Darmadi ke Kejagung itu untuk menjelaskan dan memberi pembelaan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang disangkakan kepadanya.
Juniver mengatakan, Darmadi akan tiba di Indonesia hari ini. Setibanya di Jakarta, dia pun akan langsung mengikuti setiap proses hukum. Meski, Juniver menyebut kondisi Surya Darmadi dalam perawatan dokter. Dia pun tak menyebut saat ini Surya Darmadi ada di mana.
ADVERTISEMENT
“Setelah mempertimbangkan saran dari kami dan setelah berdiskusi dengan keluarga, Saudara Surya Darmadi dengan iktikad baik memutuskan datang ke Indonesia pada Senin, 15 Agustus 2022,” kata Juniver dalam keterangan tertulisnya.
Pernyataan yang ia sampaikan terkait Surya Darmadi pun dalam kapasitas sebagai kuasa hukum dari Adil Darmadi.
"Bahwa ayah klien kami meneguhkan langkah untuk mengikuti semua proses hukum di KPK dan Kejaksaan Agung RI," kata Juniver.
Masih dalam keterangan tertulisnya, anak Surya Darmadi menilai nama ayahnya tercederai dengan sejumlah pemberitaan terkait kasus hukum di Kejagung dan KPK. Ia menilai pemberitaan itu tidak proporsional.
Setelah berdiskusi di internal keluarga, Surya Darmadi disarankan menyiapkan data dan dokumen sebagai pembelaan diri terkait kasus-kasus yang disangkakan penyidik. Keluarga juga menyadari pentingnya kehadiran langsung Surya Darmadi untuk meluruskan opini yang dinilai tak proporsional.
ADVERTISEMENT
Atas hal tersebut, Surya Darmadi menyatakan siap datang ke Indonesia. Namun, dalam keterangannya, tidak disebutkan tujuan Surya Darmadi, apakah ke KPK atau Kejagung.
Meski demikian, Surya Darmadi ternyata sudah bersurat yang ditujukan ke Jaksa Agung. Isinya, ia mengaku tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan pada 11 Agustus 2022.
Ia beralasan ketidakhadirannya itu karena kondisi kesehatan yang tak memungkinkan. Namun, ia berjanji akan datang ke Kejaksaan Agung pada bulan Agustus 2022. Pada bagian atas surat, tertanggal 9 Agustus 2022.
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana. Foto: Kejagung
zoom-in-whitePerbesar
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana. Foto: Kejagung
kumparan mengkonfirmasi perihal surat tersebut kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana. Dia mengatakan belum mendapatkan informasi soal itu.
"Belum ada info," kata Sumedana, terpisah. Dia menyebut tak ada surat dari Surya Darmadi yang berisi meminta penundaan pemeriksaan. "Tidak ada," ucapnya.
ADVERTISEMENT
Belum diketahui apakah Surya Darmadi turut bersurat ke KPK.

Kasus Surya Darmadi

Ilustrasi kasus KPK Foto: Basith Subastian/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi kasus KPK Foto: Basith Subastian/kumparan
Pada 2019, Surya Darmadi dijerat sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga menjadi salah satu pemberi suap terhadap Annas Maamun selaku Gubernur Riau.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Dalam kasus itu, Surya Darmadi dkk diduga menjanjikan Rp 8 miliar kepada Annas Maamun. Tujuannya ialah agar memasukkan lahan milik sejumlah anak perusahaan PT. Darmex Argo yang bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit, dalam revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau.
Diduga, sudah ada pemberian Rp 3 miliar dalam bentuk dolar Singapura kepada Annas Maamun. Uang berasal dari Surya Darmadi yang kemudian diberikan melalui Suheri Terta.
Penerimaan ini menjadi salah satu dakwaan Annas Maamun. Namun, penerimaan uang suap Rp 3 miliar itu dinyatakan tidak terbukti oleh hakim PN Bandung pada 2015. Ia dihukum 6 tahun penjara atas dua dakwaan suap lainnya.
ADVERTISEMENT
Namun, pada tingkat kasasi, perbuatannya dinilai terbukti. Hukumannya diperberat menjadi 7 tahun penjara. Pada 2020, Annas Maamun bebas berkat grasi 1 tahun dari Presiden Jokowi.
Suheri Terta pun dijerat KPK sebagai perantara suap dalam perkara tersebut. Ia sempat divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Namun, MA menilai perbuatan itu terbukti. Suheri Terta kemudian dihukum 3 tahun penjara.
Kini tinggal Surya Darmadi yang belum diproses hukum dalam kasus itu. Namun, keberadaannya tak ditemukan. KPK memasukkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Gedung Jam Pidsus Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gedung Jam Pidsus Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Pada 1 Agustus 2022, Kejaksaan Agung turut menjerat Surya Darmadi sebagai tersangka. Dalam kasusnya, Surya Darmadi dijerat sebagai tersangka oleh Kejagung bersama dengan Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman.
ADVERTISEMENT
Keduanya dinilai terlibat kasus korupsi yang merugikan perekonomian negara. Nilainya disebut hingga Rp 78 triliun.
Pada tahun 2003, Surya Darmadi selaku Pemilik PT Duta Palma Group (di antaranya PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani) diduga melakukan kesepakatan dengan Raja Thamsir Rachman.
Kesepakatan itu diduga untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit maupun persyaratan penerbitan hak guna usaha (HGU) kepada perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi di Kabupaten Indragiri Hulu.
Padahal lahan yang diduga diincar itu berada dalam kawasan hutan. Baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Indragiri Hulu.
ADVERTISEMENT
Kedua pihak diduga berkongkalikong untuk mengatur perizinan tersebut secara melawan hukum. Kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan dibuat secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, AMDAL.
Selain itu, PT Duta Palma Group diduga tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.
Atas perbuatannya, Raja Thamsir Rachman dan Surya Darmadi dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
ADVERTISEMENT
Khusus Surya Darmadi, ia juga dijerat pasal pencucian uang. Yakni Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Meski tersangka di dua lembaga penegak hukum, Surya Darmadi belum ditemukan keberadaannya. Sebab, ia dikabarkan ada di luar negeri.
Kini, Surya Darmadi berjanji akan datang ke Indonesia untuk menjalani proses hukum.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020