Mencegah Pilpres Kotor
ADVERTISEMENT
Dua hari menjelang Pilpres 2024, aroma kecurangan makin menyengat. Terkuak adanya intimidasi dari aparat penegak hukum terhadap kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.
ADVERTISEMENT
Pada 6 Februari 2024, sejumlah anggota Polres, Kodim, dan Kejari diduga mengumpulkan kepala desa di beberapa kecamatan di Sulawesi Selatan, yakni Kecamatan Cenrana di Kabupaten Maros dan Kecamatan Tellu Siattinge di Kabupaten Bone.
Sebelum pertemuan tertutup itu, seluruh kepala desa diminta mengumpulkan ponselnya agar tidak merekam isi pembicaraan. Mereka lalu diminta untuk memenangkan paslon 02 minimal 80% suara di daerah masing-masing.
“Dikumpulkan kepala-kepala desa oleh Kapolres, Babinsa, orang dari kabupaten, diarahkan, ‘Kalau masih ingin kerja sama dengan kami, menangkan 02,’” ujar Tamsil Linrung yang mendapat cerita dari kades-kades di sana.
Tamsil yang politisi PKS ialah anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II.
Selain intimidasi sebelum pemilu, kecurangan masif juga berpotensi terjadi setelah pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, TPS menjadi lokasi paling strategis untuk menggelembungkan suara.
ADVERTISEMENT
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Negrit) yang juga Komisioner KPU 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, menyatakan anggota KPPS yang berniat curang bisa saja menambahkan suara untuk salah satu paslon dalam proses rekapitulasi.
Adapun alur perhitungan suara pemilu terdiri dari lima jenjang, yakni dari TPS menuju kecamatan. Berikutnya surat suara dari kecamatan dikirim ke kabupaten/kota; lanjut dikirim ke tingkat provinsi; dan terakhir dikirim ke KPU Pusat di Jakarta.
Hadar menekankan pentingnya pemilu berjalan transparan sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengawasi prosesnya di lapangan. Menurutnya, selama ini pun masih banyak ditemukan intimidasi terhadap saksi pada saat hari pencoblosan di TPS.
Situasi meresahkan tersebut akan membuka potensi kecurangan pada proses pencoblosan, khususnya saat menyalin rekapitulasi suara dari form C hasil, yakni lembar rincian penghitungan perolehan suara di TPS.
ADVERTISEMENT
“Jangan ditutupi atau ngelarang-ngelarang masyarakat atau saksi [memotret form C hasil]. Enggak boleh begitu. Ini harus terbuka,” tegas Hadar, Jumat (9/2).
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau pemilu, Hadar berharap masyarakat tidak langsung pulang usai mencoblos, tapi melihat seluruh prosesnya sampai selesai di tahap penghitungan.
Hadar menekankan, peran aktif masyarakat sangat krusial dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Hadar bersama rekan-rekannya di Negrit pun membuat sebuah platform untuk mengawal proses pemilu untuk meminimalisasi kecurangan saat perhitungan perolehan suara. Platform itu disebut Jaga Suara, yakni sistem informasi geografis yang mengintegrasikan perolehan suara sampai tingkat TPS dengan database penduduk di wilayah tersebut.
“Kami di Netgrit ingin mendapatkan semua foto-foto [hasil penghitungan suara di TPS], makanya kami ada program Jaga Suara 2024,” kata Hadar.
ADVERTISEMENT
Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum mengatur bahwa masyarakat mendapat kesempatan untuk mendokumentasikan formulir C hasil berisi hasil penghitungan suara di TPS.
Dokumentasi dari masyarakat nantinya dapat diunggah lewat aplikasi Jaga Suara 2024 sebagai pembanding jika terjadi perbedaan perhitungan suara. Dengan demikian, proses penghitungan suara lebih terbuka.
“Dari aplikasi itu, kami akan menghitungnya sendiri. Kalau ada kekeliruan, harus dibereskan. Kalau pincang sekali (beda hasil penghitungan), mari kita buka apa bedanya dan di mana bedanya. Kita cari tahu masalahnya,” kata Hadar.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati memandang inisiatif masyarakat untuk mengawal proses perhitungan perolehan suara melalui platform akan mengontrol dan menjaga suara supaya lebih akurat.
ADVERTISEMENT
“Jadi, tanggal 14 Februari nanti, bila setelah memilih pulang, saat proses penghitungan diharapkan datang lagi ke lokasi TPS-nya untuk melihat jalannya proses penghitungan,” katanya.
KPU juga mengeklaim melakukan antisipasi serupa. Menurut Komisioner KPU Idham Holik, masyarakat dapat mengunggah foto formulir salinan C hasil melalui aplikasi Sirekap milik KPU. Ia pun menyarankan agar masyarakat melapor ke Bawaslu jika ditemukan kecurangan pada proses perhitungan suara.
Petugas KPPS nantinya dapat mengunggah foto salinan formulir C hasil melalui aplikasi tersebut. Hanya saja, pada aplikasi android milik KPU itu nantinya memunculkan hasil dalam bentuk diagram, bukan salinan formulir C hasil.
Namun, setelah mendapat banjir kritikan dari masyarakat mengenai hasil unggahan salinan formulir C hasil dalam bentuk diagram, KPU mengubahnya. Artinya saat ini masyarakat dapat melihat hasil unggahan formulir C hasil asli.
Selain masyarakat sipil dan lembaga pemantau pemilu, timses masing-masing paslon juga pasang kuda-kuda untuk memonitor ketat jalannya penghitungan suara. Kubu Anies-Muhaimin misalnya mengerahkan relawan untuk menjadi saksi di TPS.
ADVERTISEMENT
Para relawan tersebut telah mendapat bimbingan agar tak mudah tergoda iming-iming uang. Di tiap TPS, Timnas AMIN memasang relawan internal yang menjadi petugas KPPS sebagai saksi.
“PKS bahkan sudah melakukan pembekalan dari jauh hari sebelumnya,” ujar Asisten Pelatih Timnas AMIN Tamsil Linrung di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (9/2).
Selain relawan internal, ada pula relawan eksternal yang bertugas memantau dari luar TPS. Relawan ini nantinya akan bergantian berjaga (shifting) untuk berbagi beban kerja. Total ada 820.161 relawan AMIN di dalam negeri dan 3.100 relawan di luar negeri yang bertugas memantau penghitungan suara.
Tak cuma itu, Timnas Amin turut mengerahkan anggota Pemuda Pancasila dan purnawirawan TNI yang berada di kubu mereka untuk memantau penghitungan suara di wilayah perbatasan, sebab wilayah terluar adalah salah satu yang paling rawan terjadi kecurangan pemilu.
ADVERTISEMENT
“Kami tempatkan teman-teman purnawirawan yang masih segar-segar itu, umur 50-an, untuk datang membantu ke daerah-daerah. Begitu pula Pemuda Pancasila datang mewakafkan diri untuk membantu. Itu instruksi dari [Ketua PP] Pak Japto,” jelas Tamsil.
Tamsil yakin dengan relawan yang terlatih secara matang tidak akan mudah terpengaruh dengan iming-iming uang. Ia pun menekankan hasil di TPS akan sangat penting. Artinya jika terjadi ada kesalahan, ia meminta relawannya agar diselesaikan di TPS.
“Kita minta teman-teman jangan terlalu berharap pada sengketa yang akan diputuskan di Pengadilan MK. Tapi selesaikan di TPS. Kalau memang ada yang sulit, ulangi penghitungannya di TPS, bahkan ulangi pemilihannya,” katanya.
Sementara itu Juru Bicara Timnas Pemenangan Amin Usamah Abdul Aziz menambahkan, untuk antisipasi kecurangan pemilu pihaknya telah menyiapkan tim hukum. Tim Hukum ini akan bergerak memantau kecurangan yang berpotensi terjadi pada saat hari pemungutan suara.
ADVERTISEMENT
Ia juga telah menginstruksikan kepada seluruh relawannya untuk mendokumentasikan formulir C hasil dan memastikan mengantar kotak suara di tingkat TPS. Ia juga berharap agar relawan selalu dilibatkan dalam pemungutan suara pada tingkat yang lebih tinggi seperti di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga KPU pusat.
“Mulai dari TPS sampai dengan perhitungan suara dikawal oleh saksi kami. Dan saat ini semua saksi sedang kami latih, sedang dipersiapkan semuanya,” jelas Sami.
Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi TPN Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim telah menyiapkan antisipasi kecurangan pada pemilu kali ini. Upaya pertama dengan mengerahkan tim hukum dan teritori.
Tim hukum nantinya akan menindak kecurangan yang telah ditemukan oleh tim teritori di setiap daerah. Tim teritori nantinya termasuk saksi akan memantau aktivitas potensi kecurangan di daerah.
ADVERTISEMENT
“Mereka yang akan melihat memberikan laporan terkait apabila ada serangan fajar,” jelas Ifdhal.
Selain itu, pihaknya juga akan memanfaatkan struktur jaringan partai untuk mengantisipasi kecurangan pada saat pemungutan suara di TPS. Ada juga sebagian saksi yang akan memantau kegiatan di setiap TPS supaya tidak lengah.
“Saksi TPS juga saat penghitungan suara, itu melaporkan secara cepat. Sekarang kan online semua,” kata dia.
Berikutnya untuk antisipasi iming-iming uang, Ifdhal menyakinkan agar relawannya berani melapor. Ini tentu saja akan dihitung sebagai bentuk kecurangan yang ada. Ia juga telah mengatakan akan ada pengarahan khusus bagi saksi-saksi dari timnya.
“Ya itu money politics. Diperlukan keberanian dari saksi-saksi di lapangan,” imbuh dia.
Berikutnya Komandan TKN Fanta Arief Rosyid menjelaskan pihaknya akan membentuk saksi di dalam, dan di luar TPS. Saksi ini nantinya akan turut memeriksa hasil pemungutan suara di setiap TPS.
ADVERTISEMENT
Selain itu, pihaknya juga akan memanfaatkan jaringan koalisi partai di berbagai daerah untuk mengawal kecurangan. Ia turut menginstruksikan kepada saksi-saksi untuk mengawal rekapitulasi perhitungan perolehan suara hingga pusat.
“Semua tim akan bergerak secara sigap bahwa semua ini harus berjalan tanpa kecurangan itu aja. Kalau ada kecurangan, kita akan bersikap. Kita akan ambil langkah-langkah hukum,” jelasnya.
