Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya
Mendagri Apresiasi Langkah Menkes Gunakan Data KPU Untuk Program Vaksinasi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
"Pak Menkes saya memberikan hormat betul, karena beliau mengambil data mengenai penduduk yang usia 17 ke atas itu dari data KPU. Awalnya data mentahnya dari Dukcapil Kemendagri dan kemudian diverifikasi oleh KPU door to door, verifikasi faktual coklit, sehingga datanya valid," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (26/1).
Ia berharap dukungan Kemendagri melalui penyediaan data pemilih di tiap daerah itu dapat menyukseskan program vaksinasi.
ADVERTISEMENT
"Yang tidak ada Pilkada, bisa di-cross checking data dukcapil dari provinsi, kabupaten/kota data Pemilu 2019, karena mereka juga melakukan coklit manual. Nah ini, dengan demikian, bisa dibuat target by name by address, mirip seperti kita mengatur pilkada, pada waktu pilkada itu tidak terjadi keributan atau kekacauan di TPS karena setiap TPS sudah mengatur jam kedatangan, diatur dengan undangan datang, petugas juga tidak terlalu capek, konstan kegiatannya, kemudian tidak terjadi penumpukan massa," ucap Tito.
Melihat pentingnya data calon penerima vaksin, Tito meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan dan inventarisasi data calon penerima vaksin yang akan mendapatkan skala prioritas.
Pendataan, kata Tito, nantinya jelas akan berguna untuk menentukan skala prioritas penerima vaksin mengingat hingga saat ini jumlah dosis vaksin yang dimiliki Indonesia masih terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan seluruh populasi diseluruh wilayah Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Terutama tadi fasilitas untuk penyuntikan penyimpanan yang tiap-tiap daerah berbeda dari daerah satu dengan yang lainnya, ada yang pulau, pantai, di hulu, di pedalaman, nah ini yang perlu dibuat skala prioritas. Menkes sudah membuat skala prioritas, daerah pun tidak ada salah membuat skala prioritas by name by address, dukcapil ada data dan untuk daerah yang diverifikasi pada Pilkada kemarin," kata Tito.