Mendagri Keluhkan Daerah yang Belanja APBD di Bawah 10% saat Pandemi

Mendagri Tito Karnavian saat memberikan sambutan pada Kegiatan Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas Series 5. Foto: Kemendagri

Mendagri Tito Karnavian menegaskan dirinya sepakat dan sejalan dengan Presiden Jokowi untuk mempercepat belanja pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, hal ini sering dibahas dalam rapat terbatas setiap Senin di Kompleks Istana Kepresidenan terkait COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

"Beliau menyampaikan bahwa kita ingin agar rebound, agar terjadi economy recovery. Karena [tahun] 2020 kita mengalami kontraksi ekonomi dan keuangan," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (9/6).

Tito menjelaskan, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi pada awal pandemi COVID-19. Saat ini pun, pemerintah tengah berusaha untuk memulihkan ekonomi dengan target pertumbuhan ekonomi pada akhir 2021 mencapai plus 5.

Untuk mencapai itu, Tito mengatakan belanja pemerintah menjadi kunci utama. Sehingga Jokowi meminta pusat dan daerah menggenjot belanja di Q2 atau selama rentang April, Mei, dan Juni.

Presiden Jokowi saat pimpin ratas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19, Istana Kepresidenan Bogor. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Tapi belanja pemerintah tidak hanya di pusat, tapi juga dapat kontribusi daerah. Daerah ini ada 548 tingkat 1 dan 2 yang harus paralel memiliki mindset yang sama," tuturnya.

Namun, perkembangan belanja di daerah sangat variatif. Ada daerah yang belanjanya bisa sampai 40 persen, namun ada juga yang belanjanya masih di bawah 10 persen seperti Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Aceh.

"Di kabupaten ada yang 4 persen. Maka presiden tugaskan saya untuk dorong pemerintah daerah untuk menggenjot belanjanya. Saya laksanakan Zoom meeting dengan kepala daerah, tiap minggu melaksanakan Zoom meeting, bacain mana yang [belanjanya] tinggi dan rendah supaya terjadi iklim kompetitif dan kita minta belanjanya jangan hanya habis di belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Itu namanya [hanya] kesejahteraan pegawai," jelasnya.

Tito pun menegaskan belanja daerah harus bermanfaat dan dirasakan langsung oleh warga. Ia menyayangkan masih ada daerah yang tidak maksimal menggunakan APBD untuk menyejahterakan warga.

"Ada daerah yang belanja modalnya di bawah 10 persen. [Kalau seperti itu] pasti pembangunannya enggak akan jalan. Jalan-jalan berlubang, irigasi enggak ada, [di daerah] itu ada," ungkapnya lagi.

Tito pun meminta pemda untuk memperbanyak belanja operasional untuk masyarakat sebesar 53 persen, sementara belanja operasional untuk keperluan pegawai sebesar 40 persen. Bahkan, Tito sudah turun ke sejumlah daerah untuk mendongkrak belanja daerah.

"Bukan untuk menekan, tapi menjalankan tugas sebagai Mendagri, pembina, dan pengawas. Karena economy recovery enggak bisa dilakukan pemerintah pusat saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyayangkan anggaran yang ditransfer ke daerah tak dibelanjakan. Padahal dana APBD tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di daerah.

Atas dasar itu, Jokowi mengingatkan seluruh kepala daerah agar dana tersebut segera dibelanjakan.