Mendagri Minta KPU-Pemda Simulasikan Pilkada: Atur Waktu dan Pemilih Lansia

Petugas KPPS memeriksa suhu tubuh warga sebelum menggunakan hak pilihnya saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020, di Kantor KPU Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (21/11). Foto: Moch Asim/ANTARA FOTO

Pemungutan suara Pilkada serentak tinggal 2 pekan lagi pada 9 Desember 2020. Pemerintah bersama KPU dan Satgas COVID-19, hari ini menggelar rapat membahas persiapan pencoblosan di tengah pandemi itu.

Dalam rapat, Mendagri Tito Karnavian meminta KPU dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menggelar simulasi pencoblosan sekaligus pengecekan penerapan protokol kesehatan (prokes).

Simulasi sebetulnya sudah beberapa kali dilakukan KPU, namun perlu simulasi melibatkan Forkopimda dan mengecek pencegahan ketat pada penyebaran corona.

“Mudah-mudahan KPUD segera melaksanakan simulasi bersama Forkopimda, sehingga siapa berbuat apa itu betul-betul bisa diketahui oleh para penyelenggara tempat pemungutan suara (TPS),” kata Mendagri dalam rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (23/11), dalam rilis Kemendagri.

Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (23/11). Foto: Dok. Kemendagri

Tito berharap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah dapat mengkoordinasikan settingan prosedur pemungutan suara sebelum hari pemungutan suara Pilkada 2020. Misalkan, cara masuk, perlengkapan untuk pemilih, penyelenggara, pengamanan, dan pengawasan.

Selain itu, Tito juga mengingatkan soal pengaturan waktu. Menurutnya, ini membutuhkan peranan dan perhatian khusus dari KPPS, sehingga dengan pengaturan waktu yang jelas, proses pemilihan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan menaati protokol kesehatan serta diperhatikan betul bebas dari kerumunan masa, mengingat Pilkada Serentak dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.

Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (23/11). Foto: Dok. Kemendagri

“Termasuk di antaranya yang paling penting sekali yang perlu diketahui kita bersama adalah pengaturan jam. Pengaturan jam, kalau dulu tidak, semua yang datang siapa yang datang dilayani, first in first serve. Nah sekarang tidak, itu kalau begitu akan terjadi pengumpulan, jadi yang kuncinya adalah pada KPPS,” terangnya.

Adapun, arahan Mendagri soal metode pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2020 ini untuk pemilih lanjut usia (lansia) dan komorbid (menderita penyakit bawaan) agar mereka diberikan perlakukan khusus. Contohnya: difasilitasi, dan lain-lain.

Warga menggunakan hak pilihnya di dalam bilik khusus saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Makassar 2020, di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/11). Foto: Abriawan Abhe/ANTARA FOTO

“Nah kemudian untuk yang lansia yang komorbid di tengah pandemi ini karena mereka rentan penularan, kami menyarankan agar mereka oleh para KPPS diberikan perlakuan khusus,” imbuhnya.

Mendagri mengatakan bahwa kesuksesan Pilkada Serentak tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada KPU, sehingga Ia mengajak semua stakeholder dan masyarakat mendukung dengan menaati ketertiban dan menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud dari warga negara yang peduli satu dengan yang lain.

“Mari kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan perlindungan masyarakat (Linmas) yang di bawah pemerintah daerah (Pemda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri dan juga rekan-rekan TNI karena memang situasi Pilkada kali ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Rapat tersebut dihadiri secara langsung oleh Menkopolhukam Mahfud M, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Kepala BNPB Doni Monardo.

Dihadiri juga secara virtual oleh Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Kepala BIN mewakili Kepala BIN, gubernur yang daerahnya melaksanakan Pilkada Serentak 2020, Forkopimda provinsi, KPUD dan Bawaslu provinsi se-Indonesia, Bupati/Wali kota yang daerahnya melaksanakan Pilkada Serentak 2020, Forkopimda Kabupaten/Kota, Kepala Kesbangpol, Kepala BPBD, Kepala Satpol PP provinsi, Kab./Kota yang daerahnya melaksanakan Pilkada Serentak