Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Segera Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada 2024
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Menurutnya, pemenuhan anggaran ini perlu dilakukan secara tepat waktu karena pihak penyelenggara harus menjalankan sejumlah tahapan.
Tito menekankan anggaran yang telah disepakati bersama melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat disalurkan sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024.
Dirinya telah mengingatkan kepala daerah mengenai persentase penyaluran anggaran tersebut sejak Januari 2023 melalui surat edaran.
“Hampir semua [daerah] sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” ujar Tito pada Rapat Koordinasi terkait Isu-Isu Strategis terkait Pelaksanaan Pilkada dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Lebih lanjut, dia mendorong Pj kepala daerah agar segera menghitung ketersediaan anggaran sesuai dengan kesepakatan dalam NPHD. Tito meminta Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri mengecek betul ketersediaan anggaran tersebut.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan itu, Tito juga mengingatkan Pj kepala daerah terus berupaya mengendalikan inflasi. Pasalnya, pengendalian inflasi ini berkaitan dengan upaya memastikan pangan masyarakat tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau.
“Artinya ada barangnya dan juga harganya terjangkau oleh rakyat, itu penting,” ujarnya.
Tito bersama Irjen Kemendagri juga terus melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait maupun pemda.
Dia meminta Pj kepala daerah dapat menjaga laju inflasi di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen. Pasalnya, meski saat ini angka inflasi secara nasional terkendali, kondisi di daerah masih beragam.